Memilukan, 7.739 Jiwa Terdampak Kekeringan di Cilacap, Pemkab Bentuk Satgas Terpadu

Lebih lanjut, Erna juga mengatakan bahwa selain krisis air bersih, wilayah Kabupaten Cilacap juga memiliki potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) termasuk kebakaran permukiman warga. 

Sebagai antisipasi dan penanganannya, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah membentuk Posko Karhutla Terpadu, yang dalam hal ini dibentuk atas koordinasi antara BPBD Kabupaten Cilacap bersama Perhutani dan klaster kebencanaan serta stakeholder yang lain.

“Potensi karhutla dan kebakaran rumah jelas ada. Salah satu upaya BPBD Kabupaten Cilacap sudah berkoordinasi dan mendirikan posko terpadu karhutla dengan Perhutani, klaster kebencanaan dan stakeholder yang lain seperti Basarnas, Damkar, Dinas P&K Kabupaten Cilacap, Dinas Pertanian dan lainnya,” kata Erna.

Lebih lanjut, sebagai upaya pengurangan risiko bencana, monitoring dan penanganan kekeringan di sektor pertanian, BPBD Kabupaten Cilacap bersama lintas OPD terkait juga membentuk grup berbasis telekomunikasi untuk mempermudah koordinasi dan respon cepat. 

Adapun hal itu juga didasari oleh SK Bupati Cilacap yang telah membagi 8 klaster kebencanaan khusus kekeringan.

“Sudah ada koordinasi posko terpadu karhutla dan kekeringan. Kami telah membentuk grup untuk mempermudah dalam koordinasi dan quick response. Grup tersebut sudah terbagi ke dalam masing-masing klaster dan Kabupaten Cilacap sudah membentuk 8 klaster dengan SK Bupati Cilacap dan melibatkan semua unsur pentaheliks,” jelas Erna.

Sementara itu, berdasarkan peta prakiraan deteministik curah hujan Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Stasiun Klimatologi Kelas I Jawa Tengah, cakupan wilayah yang mengalami penurunan curah hujan di wilayah Kabupaten Cilacap kian meluas dari dasarian 3 Juni hingga 3 Juli mendatang. Hal itu juga terjadi di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah.

Selain upaya antisipasi dan penanganan seperti yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Cilacap, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengimbau kepada masyarakat agar dapat menghemat dan mengelola penggunaan air dengan baik. 

Di samping itu, warga juga diharapkan dapat melalukan perbaikan lingkungan dengan menanam pohon, memperbaiki jaringan irigasi, menjaga sumber-sumber air bersih yang tersedia untuk konservasi air. 

Pemerintah daerah yang memerlukan dukungan pengisian waduk, danau dan embung bisa mengusulkan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) kepada BNPB yang didahului dengan penetapan status siaga atau tanggap darurat kekeringan. (aag)