Pemkab dan Bawaslu Batang Perketat Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu 2024

Batang, tvOnenews.com - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, bersama badan pengawas pemilu (bawaslu) setempat sepakat memperketat pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN).

Pengawasan dilakukan agar para ASN bisa menjaga sikap netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan bahwa pihaknya sudah menerbitkan surat edaran tentang netralitas pada Pemilu 2024 kepada organisasi perangkat daerah.

"Kami sudah mengingatkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah dalam setiap pertemuan agar menjaga netralitas di Pemilu 2024. Jadi, jangan terlibat dalam pelaksanaan politik praktis dan tetap menjaga situasi yang kondusif," katanya, Kamis (1/2/2024).

Baca Juga

DPR RI Desak Guru Honorer Tak Digantung Statusnya: Kalau Dibutuhkan, Angkat Jadi ASN

Menurut dia, pemkab akan bertindak tegas dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan terhadap ASN yang tidak netral dalam pemilu.

"Jika ada ASN yang tidak netral, saya pastikan akan memberlakukan sanksi sesuai dengan aturan yang ada, mulai dari sanksi ringan hingga berat. Kami berharap pemilu bisa berjalan lancar dan damai dengan mengikuti aturan yang ada," katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Mahbrur menyatakan siap mencegah ASN agar mereka tidak berpihak pada pasangan calon dan atau calon anggota legislatif (caleg) tertentu.

Apabila yang bersangkutan tetap melanggar, pihaknya akan menanganinya. Apalagi, peraturan melarang ASN berpose angka yang mengarah salah satu peserta pemilu dan terlibat langsung dalam kegiatan kampanye hingga menyukai postingan politik.

"Kesepakatan kami bersama pemkab itu semuanya terkait dengan bagaimana proses pemilu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, yakni bersih, tertib, dan lancar," katanya.

Sebelumnya, KPU RI menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU RI juga mengumumkan partai politik yang ikut dalam Pemilu sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.