GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Diduga Korupsi dan Berkinerja Buruk, Ratusan Warga Demo Tuntut Kepala Desa Winong Pati Mundur

Ratusan warga Desa Winong, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggeruduk kantor Kecamatan Winong. Mereka menuntut Kepala Desa Winong mundur dari jabatannya.
Senin, 2 September 2024 - 21:32 WIB
Ratusan warga Desa Winong, Kecamatan Winong, Pati, Jawa Tengah, saat menggelar unjuk rasa, Senin (2/9/2024).
Sumber :
  • Tim tvOne - Abdul Rohim

Pati, tvOnenews.com - Ratusan warga Desa Winong, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggeruduk kantor Kecamatan Winong. Mereka menuntut Kepala Desa Winong mundur dari jabatannya karena diduga melakukan korupsi dan berkinerja buruk. 

Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan dan mengusung keranda, ratusan warga, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyatakat Desa Winong, menggeruduk balai desa winong dan kantor Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (2/9/2024) 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam orasinya, warga menuntut Kepala Desa Winong, Ujok Budiyanto, mundur dari jabatan karena diduga melakukan korupsi dan berkinerja buruk. 

Penanggungjawab aksi yang juga ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Winong, Kowo, mengatakan kepala desanya diduga melakukan penyalahgunaan keuangan dana desa hingga bantuan langsung tunai (BLT). 

"Tuntutan kami kepala desa mundur, karena ada dugaan korupsi, penyalahgunaan anggaran. Dugaan penyalahgunaan BLT, dana BUMDES dan dana desa. Nilainya sekitar Rp 300 jutaan," kata ketua BPD Winong, Kowo. 

Kowo menambahkan, Kepala Desa Winong, Ujok Budianto juga dianggap berkinerja buruk.

"Tidak tertib dalam kinerja terutama absensi, tidak bisa memimpin desa, tidak pernah ngantor, tidak pernah koordinasi dengan BPD, dengan perangkat desa juga tidak ada komunikasi yg positif," imbuhnya. 

Kowo menjelaskan, perwakilan warga, ketua RT dan RW serta BPD Winong sudah beberapa kali melakukan mediasi dengan Kepala Desa Winong. Mediasi terakhir dilakukan pada bulan Mei lalu.

Dalam mediasi itu, Kepala Desa Winong, Ujok Budiyanto, juga menandatangi surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika tidak bisa memperbaiki kinerjanya. 

"Keputusan dalam mediasi itu ialah kades diberi waktu sampai 22 Agustus 2024 untuk memperbaiki kinerjanya. Tapi hingga tenggang waktu yang diberikan tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya," ungkap Kowo.

Sementara itu, Kepala Desa Winong, Ujok Budiyanto, saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya menampung aspirasi yang disampaikan warga.

"Saya tampung semua aspirasinya, saya akan berkoordinasi dengan pimpinan saya, dari pak Pj atau dari Camat, untuk semua itu semua masyarakat kondusif dan berorasi sebaik-baiknya," kata Ujok kepada wartawan.

Mengenai dugaan korupsi yang disampaikan pengunjukrasa, Ujok mengatakan Inspektorat Pati sudah turun tangan.

"Kalau dugaan korupsi sudah ada dari Inspektorat itu, sudah semua saya sampaikan dan sudah klir. Pernah diperiksa Inspektorat tahun 2020 sampai tahun 2023," kata Ujok. 

Soal tuntutan agar mundur dari jabatan, Ujok menyatakan belum ada rencana mundur. Dia menyerahkan tuntutan warga ke pimpinannya.

"Semua bangunan yang ada di sini, semua yang saya tanggung jawabkan LPJ alhamdulillah semua sudah beres. Sementara saya terus terang tidak ada (rencana) mundur, karena saya ingin berjuang di Desa Winong," ujar dia. 

Usai menerima pengunjukrasa, Camat Winong, Luky Pratugas Narimo, mengaku sudah melaporkan persoalan di desa winong secara menyeluruh kepada PJ Bupati Pati, Sujarwanto Dwiatmoko. 

"Sudah kami laporkan ke pak PJ Bupati," kata Luky.

Rencananya Pemkab Pati akan menurunkan auditor ke Desa Winong untuk melakukan audit secara menyeluruh. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Bukan audit reguler, tapi khusus di Desa Winong. Jadi yang bisa menentukan bahwa kepala desa Winong terdapat pelanggaran yang menyebabkan kerugian negara dan besaran kerugian negara adalah Inspektorat, sehingga hasil audit itu akan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa," terang dia. 

"Kalau ternyata nanti hasil laporan pemeriksaan mengarah kepada tindak pidana korupsi, tanpa diminta mundur, konsekuensi mundur akan diterima kepala desa," pungkas Luky. (arm/buz) 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Menko Yusril Jelaskan Mekanisme Pengisian Kursi Wakil Presiden Jika Gibran Mundur

Menko Yusril Jelaskan Mekanisme Pengisian Kursi Wakil Presiden Jika Gibran Mundur

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memaparkan prosedur konstitusional mengenai pengisian jabatan wakil presiden jika terjadi pengunduran diri. 
Pemain dari Eropa akan Susul Gabung TC Timnas Indonesia? Ini Kata John Herdman

Pemain dari Eropa akan Susul Gabung TC Timnas Indonesia? Ini Kata John Herdman

John Herdman memastikan Mees Hilgers menjadi satu-satunya pemain dari Eropa di TC Timnas Indonesia. Adrian Wibowo dan Noah Adnan juga sudah bergabung di Bali.
Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, PKS Tunjuk Sohibul Iman sebagai Pengganti

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, PKS Tunjuk Sohibul Iman sebagai Pengganti

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengumumkan bahwa pihaknya telah resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid (HNW) dari posisinya sebagai Wakil Ketua MPR RI. 
Video Asusila 'Bandar Bergetar Jilid II' Viral di Batang, Pria Dewasa Jadi Tersangka Kasus Dugaan terhadap Anak

Video Asusila 'Bandar Bergetar Jilid II' Viral di Batang, Pria Dewasa Jadi Tersangka Kasus Dugaan terhadap Anak

Video bermuatan asusila yang viral di Batang diduga melibatkan anak berusia 16 tahun. Polisi menetapkan seorang pria dewasa sebagai tersangka dan mengutamakan
PKS Sarankan Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Wapres RI

PKS Sarankan Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Wapres RI

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf (AMY) mengaku pihaknya terus menampung aspirasi berbagai elemen masyarakat terkait Ijazah Gate Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. 
MUI Tak Diam, Gencarkan Komunikasi dengan Pemerintah Demi Perjuangkan Pemberlakuan Wajib Sertifikat Halal

MUI Tak Diam, Gencarkan Komunikasi dengan Pemerintah Demi Perjuangkan Pemberlakuan Wajib Sertifikat Halal

Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis mengatakan, pihaknya terus mendorong pemerintah mencabut keputusan penundaan wajib sertifikat halal hingga Oktober 2028.

Trending

Detik-detik Kanit Reskrim dan Ibu Kades Digerebek Istri Sah Lagi Berduaan di Kamar Hotel

Detik-detik Kanit Reskrim dan Ibu Kades Digerebek Istri Sah Lagi Berduaan di Kamar Hotel

Penggerebekan Kanit Reskrim dan ibu kades terjadi di sebuah kamar hotel di wilayah Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, pada Sabtu (7/11/2026) dini hari.
Daftar Resmi Garuda Calling! 1 Pemain Keturunan Baru dari Amerika Gabung Timnas Indonesia di Pemusatan Latihan

Daftar Resmi Garuda Calling! 1 Pemain Keturunan Baru dari Amerika Gabung Timnas Indonesia di Pemusatan Latihan

PSSI resmi memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali bulan ini. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Noah Adnan.
Politisi Partai PSI Kompak Mengundurkan Diri, Ini Reaksi Ketum PSI Kaesang Pangarep

Politisi Partai PSI Kompak Mengundurkan Diri, Ini Reaksi Ketum PSI Kaesang Pangarep

Politisi Partai PSI kompak mundur. Mulai dari Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, hingga Isyana Bagoes Oka, resmi mengundurkan diri dari partai berlambang gajah.
Info Orang Hilang: Tanpa Kabar Sejak 2017, Keluarga Mohon Bantuan Netizen Threads Temukan Vina Fonahia Lase

Info Orang Hilang: Tanpa Kabar Sejak 2017, Keluarga Mohon Bantuan Netizen Threads Temukan Vina Fonahia Lase

Vina dilaporkan hilang dan terputus seluruh komunikasi serta kabarnya sejak tahun 2017 silam hingga hari ini.
Prabowo Respons Niatan Mundur Gibran: Bukan Menolak, Tapi Memberikan Saran

Prabowo Respons Niatan Mundur Gibran: Bukan Menolak, Tapi Memberikan Saran

Mensesneg, Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi soal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berlangsung 2,5 jam.
Ada Demo di Monas dan Gedung DPR-MPR Hari Ini, Berikut Rute Alternatif untuk Hindari Kepadatan Lalu Lintas

Ada Demo di Monas dan Gedung DPR-MPR Hari Ini, Berikut Rute Alternatif untuk Hindari Kepadatan Lalu Lintas

Rute ini bisa dijadikan pedoman bagi para pengguna jalan yang akan melintas kawasan DPR-MPR dan Monas saat berlangsungnya demo hari ini Selasa 10 November 2026.
RDP dengan DPD RI, FSPPB: Reintegrasi Pertamina Jadi NOC, Kunci Kedulatan Energi dan Kemakmuran Rakyat

RDP dengan DPD RI, FSPPB: Reintegrasi Pertamina Jadi NOC, Kunci Kedulatan Energi dan Kemakmuran Rakyat

Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) untuk membahas Rancangan Undang-Undang ..
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT