News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Ratusan Sopir Truk di Boyolali Kembali Unjuk Rasa Protes Aturan ODOL

Ratusan sopir truk di Boyolali, Jawa Tengah kembali  menggelar aksi turun ke jalan untuk menolak aturan mengenai pelarangan truk ODOL, Selasa (11/3/2022).
Jumat, 11 Maret 2022 - 18:18 WIB
Suasana aksi ratusan sopir truk protes Aturan ODOL di Boyolali, Jawa Tengah.
Sumber :
  • Tim tvOne - Agus Saptono

Sementara itu, Kadishub Boyolali, Cipto Budoyo mengungkapkan, audiensi dilaksanakan bersama perwakilan 19 paguyuban sopir truk dan Satlantas Polres Boyolali.

Permintaan sopir yang pertama mohon uji KIR dipermudah. Sudah kami sampaikan bahwa uji KIR kendaraan bermotor sudah ada aturan PP Nomor 133 Tahun 2015.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Dengan demikian, kami hanya bisa membantu semaksimal mungkin yang dapat kami bantu agar lolos uji,” kata Cipto Budoyo.

Lebih lanjut Cipto mengungkapkan, untuk permintaan kedua,  para sopir menanyakan alasan menumpang uji KIR di daerah lain tidak diperbolehkan.

“Berdasarkan pertemuan dengan kepala Dinas Perhubungan se-Solo Raya dan juga penguji se-Soloraya serta dihadiri  Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pada 26 Februari 2022 lalu, disepakati di Soloraya tidak diperkenankan lagi numpang uji KIR di wilayah Soloraya, kecuali bagi yang belum mempunyai penguji yang memenuhi persyaratan,” ujarnya.

Untuk di luar wilayah Soloraya, Cipto mengatakan masih dapat diizinkan menumpang uji KIR tapi dilaksanakan dengan beberapa syarat.

“Untuk numpang uji kir di luar Soloraya masih bisa kami terbitkan surat numpang uji dengan ketentuan kendaraan tersebut harus beroperasi di wilayah tempat numpang uji tersebut. Dibuktikan dengan surat keterangan dari Dishub tempat numpang uji dengan operasi kendaraan di lokasi tersebut minimal tiga bulan,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut Cipto, Terkait permintaan para sopir truk terkait tajuk agar dapat diloloskan dalam uji kendaraan bermotor, hal tersebut sudah bukan kewenangan Dishub Boyolali.

“Ini adalah kewenangan dari Kementerian Perhubungan, maka hal ini kami tampung dan kami sampaikan kepada Kementerian Perhubungan lewat Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah X Jateng DIY,” tandasnya. (Agus Saptono/Buz)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

OJK Deregulasi DP 0% dan Agunan UMKM Rp100 Juta, Targetkan Piutang Multifinance Tumbuh 6-8 Persen

OJK Deregulasi DP 0% dan Agunan UMKM Rp100 Juta, Targetkan Piutang Multifinance Tumbuh 6-8 Persen

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman jelaskan bahwa
Hadiri PENAS XVII di Gorontalo, Mentrans Dorong Swasembada Pangan Kawasan Transmigrasi

Hadiri PENAS XVII di Gorontalo, Mentrans Dorong Swasembada Pangan Kawasan Transmigrasi

Puluhan ribu peserta menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Gorontalo, pada Rabu (24/6/2026).
Gelar Dialog Nasional, KPPG Tekankan Perang Penting Keterwakilan Perempuan di Legislatif

Gelar Dialog Nasional, KPPG Tekankan Perang Penting Keterwakilan Perempuan di Legislatif

Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menggelar Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Aksi Unjuk Rasa Dinilai Sebagai Sosial Kontrol Kebijakan Publik

Aksi Unjuk Rasa Dinilai Sebagai Sosial Kontrol Kebijakan Publik

Belakangan aksi unjuk rasa marak terjadi merespons kondisi perekonomian nasional yang melemah.
Anak 6 SD Dijual Ibu Kandung di Banten, Modusnya Buat Publik Geram

Anak 6 SD Dijual Ibu Kandung di Banten, Modusnya Buat Publik Geram

Ironis, nasib seorang anak 6 SD di Tangerang, Banten. Pasalnya, anak itu dijual ibu kandungnya sendiri, yakni berinisial N (36). Modus Ibu kandung jual anak
Kepercayaan Publik Meningkat, Polri Disebut Berhasil Lakukan Reformasi Internal

Kepercayaan Publik Meningkat, Polri Disebut Berhasil Lakukan Reformasi Internal

Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat melalui hasil survei yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas.

Trending

Petani Labura Tewas usai Dianiaya, Kapendam Benarkan Ada Keterlibatan Anggota TNI

Petani Labura Tewas usai Dianiaya, Kapendam Benarkan Ada Keterlibatan Anggota TNI

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) I/Bukit Barisan, Kolonel Inf Sandy membenarkan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga
Link Live Streaming Piala Dunia 2026: Norwegia Vs Prancis

Link Live Streaming Piala Dunia 2026: Norwegia Vs Prancis

Norwegia dan Prancis sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar berkat kemenangan di dua laga awal. Duel dini hari nanti akan menentukan status juara Grup I Piala Dunia 2026.
Link Live Streaming Piala Dunia 2026: Senegal Vs Irak

Link Live Streaming Piala Dunia 2026: Senegal Vs Irak

Senegal dan Irak pun mesti menggantungkan nasib melalui mekanisme peringkat ketiga terbaik. Keduanya saat ini belum mengantongi poin usai dikalahkan Norwegia dan Prancis di dua pertandingan awal Piala Dunia 2026.
Siap-Siap Diserbu Rezeki! 6 Zodiak Paling Bercuan Deras di 28 Juni 2026: Aquarius Ketiban Durian Runtuh

Siap-Siap Diserbu Rezeki! 6 Zodiak Paling Bercuan Deras di 28 Juni 2026: Aquarius Ketiban Durian Runtuh

Memasuki Minggu, 28 Juni 2026, sejumlah zodiak diperkirakan memiliki peluang lebih besar untuk menikmati keberuntungan dalam hal keuangan. Siapa saja mereka?
Daya Saing Indonesia Anjlok, Bonus Demografi Terancam Berubah Jadi Bencana Pengangguran

Daya Saing Indonesia Anjlok, Bonus Demografi Terancam Berubah Jadi Bencana Pengangguran

Merosotnya peringkat daya saing Indonesia dalam World Competitiveness Ranking 2026 dinilai bukan sekadar penurunan statistik, melainkan sinyal bahaya bagi iklim
Terbongkar! Judi Berkedok Permainan Ketangkasan Terbongkar, Omzet Dua Lokasi Tembus Rp2,1 Miliar

Terbongkar! Judi Berkedok Permainan Ketangkasan Terbongkar, Omzet Dua Lokasi Tembus Rp2,1 Miliar

Polda Metro Jaya membongkar praktik judi berkedok permainan ketangkasan mirip Timezone di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Sebanyak 69 tersangka ditetapkan.
Aksi Unjuk Rasa Dinilai Sebagai Sosial Kontrol Kebijakan Publik

Aksi Unjuk Rasa Dinilai Sebagai Sosial Kontrol Kebijakan Publik

Belakangan aksi unjuk rasa marak terjadi merespons kondisi perekonomian nasional yang melemah.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT