Kakorlantas Polri dan Jasa Marga Kolaborasi Hadapi Nataru 2026, Terapkan Zero ODOL 2027

Jakarta, tvOnenews.com - Kakorlantas Polri Irjen Wibowo beserta para PJU Korlantas Polri menerima audiensi Dirut PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A Purwantono beserta jajaran direksi. Pertemuan ini menegaskan penguatan kolaborasi antara kedua instansi dalam kelancaran lalu lintas hingga keselamatan masyarakat.

Audiensi dilaksanakan di Gedung NTMC Polri, Jakarta, Senin (03/08/2026). Turut mendampingi Kakorlantas Polri yakni Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Komarudin serta PJU Korlantas Polri lainnya.

Pertemuan ini membahas koordinasi tata kelola lalu lintas, persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), penerapan kebijakan Implementasi Over Dimension Over Loading (ODOL), hingga akselerasi integrasi teknologi operasional di lajur tol.

Kakorlantas Polri Irjen Wibowo mengatakan kolaborasi Korlantas Polri dan Jasa Marga perlu terus diperkuat, terutama dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat pada momentum libur nasional seperti Nataru.

"Dua potensi libur besar ini tentunya akan memunculkan pergerakan masyarakat yang juga pasti akan meningkat, khususnya di jalur-jalur wisata," beber Irjen Wibowo.

Dalam pertemuan tersebut, Irjen Wibowo juga meminta pembaruan informasi terkini mengenai progres pembangunan serta kesiapan operasional jalan tol baru, khususnya ruas di wilayah Jawa Tengah hingga Yogyakarta, serta akses pendukung di Jawa Timur. 

Baca Juga

Festival Film JAFF 2026 Siap Digelar di Yogyakarta, Ini Deretan Program Menariknya

Kehadiran jaringan tol baru tersebut diproyeksikan efektif memecah konsentrasi kepadatan kendaraan, termasuk mempermudah arus distribusi menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Selain kesiapan Nataru, fokus pembahasan juga tertuju pada rencana penerapan kebijakan Zero ODOL yang ditargetkan mulai berjalan pada awal tahun 2027 mendatang. 

Irjen Wibowo menyampaikan bahwa penanganan kendaraan ODOL harus mempertimbangkan keseimbangan ekonomi masyarakat dan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum di hilir. 

Penyelesaian masalah dari sektor hulu, seperti keterlibatan sisi pengusaha dan transporter juga menjadi kunci agar kebijakan ini memberikan hasil yang efektif dan tidak menimbulkan dampak kontraproduktif di lapangan.

"Korlantas kan selalu bekerja di hilir. Pekerjaan hulu sangat berdampak pada pekerjaan hilir. Kalau semuanya dilempar ke hilir, tanpa ada pertimbangan yang cukup matang malah nanti hasilnya akan kontraproduktif dengan yang diinginkan," ujarnya.