1.785 Nakes Honorer di Brebes Tuntut Diangkat Menjadi PPPK

Brebes, Jawa Tengah -  Sebanyak 1.785 tenaga kesehatan (nakes) honorer yang tergabung dalam Forum Tenaga Kesehatan Honorer (FTKH) Kabupaten Brebes menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2022. Tuntutan itu disampaikan oleh ratusan nakes honorer ketika beraudiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes, Selasa (17/5).

Ratusan nakes ini mendatangi gedung DPRD yang ada di Jalan Gajah Mada, Brebes, sekitar pukul 09.00 WIB. Perwakilan dari para nakes kemudian ditemui Komisi IV DPRD untuk diajak beraudiensi.

Ketua FTKH Kabupaten Brebes, Bambang Kuntoro mengatakan, hingga saat ini, ada sebanyak 1.785 nakes di Brebes yang masih berstatus honorer. Mereka mengabdi di 38 puskesmas dan 2 rumah sakit milik pemerintah daerah. Bahkan, ada di antara mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun, tetapi belum ada kejelasan nasibnya.

"Kami datang ke sini untuk memperjuangkan nasib nakes honorer agar bisa diangkat menjadi PPPK di tahun ini. Kami minta seluruh nakes honorer ini bisa diakomodir menjadi PPPK," tandasnya.

Pihaknya menuntut kejelasan nasib nakes honorer karena tenaga honorer di bidang lain, seperti pendidikan bisa terakomodasi seluruhnya menjadi PPPK.

"Kalau honorer di bidang lain diakomodir, kenapa nakes honorer belum? Padahal aturan dari pusat sudah jelas untuk tenaga honorer diakomodir ke PPPK," ungkapnya.

Dari hasil audiensi, tuntutan para nakes honorer direspon positif oleh Komisi IV DPRD dan Dinas Kesehatan. Bahkan, komisi IV berjanji akan memperjuangkan aspirasi tersebut, termasuk dengan menggelar audiensi lanjutan yang akan dihadiri sekretaris.

"Intinya, baik DPRD, maupun Dinas Kesehatan merespon baik dan akan menindaklanjuti tuntutan ini. Kalau tidak terpenuhi, jelas kami sangat kecewa," terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Inneke Tri Sulistiowati mengatakan, tuntutan para nakes honorer itu menyusul isu bahwa di tahun 2023 mendatang tenaga honorer dihapuskan. Semua aspirasi dari nakes honorer telah diterima dan akan dibahas bersama.

"Sesuai database kita, jumlah nakes honorer di Brebes yang sudah terlapor ke Kementerian Kesehatan sebanyak 1.598 orang. Data ini yang mungkin akan menjadi acuan pusat dalam kebijakan afirmasi PPPK," jelas Inneke.

Lebih lanjut, dia mengharapkan semua nakes honorer bisa terakomodasi menjadi PPPK, tetapi mustahil jika seluruh pembiayaan penggajian dikembalikan ke daerah karena akan sangat membebani APBD.

Sementara itu,  Ketua Komisi IV DPRD Brebes, Tri Murdiningsih mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti aspirasi nakes honorer, sehingga diharapkan ada solusi terbaik. Di sisi lain, antara data nakes honorer FTKH dan Dinas Kesehatan masih ada perbedaan, sehingga diputuskan akan ada audiensi lanjutan untuk pembahasan lebih lanjut.

"Kita akomodir aspirasi ini dan minggu depan akan ada audiensi lanjutan yang dihadiri Sekda Brebes," pungkasnya. (oso/ard)