Pemprov Jateng Pastikan Perbaikan Jalan Randublatung-Cepu Blora Memasuki Proses Lelang, Siapkan Anggaran Rp 5,276 Miliar

Semarang, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,276 miliar pada 2026 untuk perbaikan Jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora. 

Untuk penanganan ruas jalan tersebut saat ini sudah terprogram dan memasuki proses lelang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro menjelaskan, berdasarkan perhitungan awal, anggaran Rp 5,276 miliar tersebut dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren. 

“Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” jelas Henggar, Senin (1/6/2026).

Sebagai tambahan informasi, pada 2025 ruas jalan Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang ada di wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan, sudah dilakukan penanganan dengan anggaran Rp 19,92 miliar.  

Adapun total luas jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 kilometer, dan anggaran yang dialokasi dari APBD Provinsi Jateng pada 2025-2026 untuk perbaikan total sebesar Rp 45,86 miliar. 

Baca Juga

Bayi Laki-laki Ditemukan Dalam Tas Belanja di Pati, Ari-ari Masih Menempel

Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, pemerintah provinsi juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Henggar menyebut terdapat tiga ruas jalan di Kabupaten Blora yang akan diusulkan masuk dalam program tersebut.

“Dan ini telah kita usulkan ke Inpres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik,” katanya.

Berdasarkan data Pemprov Jateng, pada 2026 telah diajukan dukungan pendanaan melalui program IJD kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 46,6 miliar untuk percepatan penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu.

Gubernur Ahmad Luthfi meminta seluruh jajarannya merespons cepat setiap keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur, terutama yang telah menjadi perhatian publik.

“Kita lihat masalah sosial ini secara komprehensif. Tidak boleh kaku, harus luwes, dan tahu lapangan. Kalau tidak, maka benturannya kepentingan publik,” tegas Luthfi.

Menurutnya, berbagai keluhan yang viral di media sosial harus menjadi bahan evaluasi agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Luthfi juga menekankan pentingnya kualitas pekerjaan dalam perbaikan jalan dan meminta agar penanganan tidak dilakukan secara asal-asalan. Tidak sekadar tambal sulam.