GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Telah Memenuhi Persyaratan Awal, Pemprov Jawa Tengah Usulkan Brebes Selatan Jadi Kabupaten Sendiri

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan pemekaran Kabupaten Brebes melalui pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) Brebes Selatan. 
Jumat, 31 Juli 2026 - 09:30 WIB
Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Semarang, Kamis (30/7/2026).
Sumber :
  • Tim tvOne - Tim tvOne

Semarang, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan pemekaran Kabupaten Brebes melalui pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) Brebes Selatan. 

Usulan tersebut telah memasuki tahap pembahasan di DPRD Jawa Tengah setelah hasil kajian pemerintah provinsi menyatakan persyaratan awal pembentukan daerah baru telah terpenuhi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, usulan itu merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Brebes Selatan yang telah berproses sejak Pemerintah Kabupaten Brebes. 

Di tingkat kabupaten, usulan tersebut juga telah melalui mekanisme, termasuk memperoleh persetujuan DPRD setempat.

"Persyaratan awal sudah terpenuhi sehingga Pak Gubernur mengajukan kepada DPRD untuk dibahas, dan nanti ujungnya adalah persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur," kata Sumarno, mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan wagub Taj Yasin, dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Semarang, Kamis, 30 Juli 2026.

Ia menjelaskan, persetujuan bersama antara gubernur dan DPRD menjadi syarat sebelum usulan CDOB Brebes Selatan disampaikan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah pusat akan melakukan tahapan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui tim independen.

Meski proses berikutnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, Pemprov Jawa Tengah akan terus mengawal pemenuhan seluruh persyaratan agar usulan tersebut dapat diproses sesuai mekanisme.

"Berbagai persyaratan tentu akan kami kawal. Nanti pemerintah pusat akan berproses, ada tim independen dan sebagainya," ujarnya.

Menurut Sumarno, tujuan utama pemekaran bukan sekadar membentuk wilayah administratif baru. Melainkan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan rentang kendali yang lebih pendek, layanan publik diharapkan menjadi lebih cepat, mudah dijangkau, dan efektif.

"Kalau secara konsep, semakin dekat dengan layanan pemerintahan tentu pelayanan akan menjadi lebih baik. Kawasannya lebih terjangkau sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan lebih akseleratif. Harapan kami seperti itu," katanya.

Ia menambahkan, secara geografis kawasan Brebes Selatan memiliki jarak yang relatif jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Brebes. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam usulan pembentukan daerah otonom baru.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, mengatakan, DPRD telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji usulan tersebut. Menurutnya, proses pengajuan CDOB Brebes Selatan sebenarnya telah bergulir sejak 2018.

"Prosesnya sudah lama. Ini sejak tahun 2018. Karena sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka dibentuk pansus," ujarnya.

Ia mengatakan, tugas pansus adalah memastikan seluruh persyaratan pembentukan daerah otonom baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dipenuhi sebelum DPRD memberikan persetujuan.

Pansus, kata dia, akan bekerja secara cepat sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk melakukan kunjungan lapangan apabila diperlukan.

"Kita selesaikan sesuai mekanisme karena mungkin juga ada kegiatan kunjungan di tempat," ujarnya.

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Jawa Tengah menetapkan Asrar sebagai Ketua Pansus Pembahasan Calon Daerah Otonom Baru Brebes Selatan, didampingi Muhammad Naryoko sebagai wakil ketua. 

Hasil pembahasan pansus nantinya akan menjadi dasar bagi DPRD dan Gubernur Jawa Tengah untuk memberikan persetujuan bersama sebelum usulan resmi diajukan kepada pemerintah pusat.(buz)

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Menko Yusril Jelaskan Mekanisme Pengisian Kursi Wakil Presiden Jika Gibran Mundur

Menko Yusril Jelaskan Mekanisme Pengisian Kursi Wakil Presiden Jika Gibran Mundur

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memaparkan prosedur konstitusional mengenai pengisian jabatan wakil presiden jika terjadi pengunduran diri. 
Pemain dari Eropa akan Susul Gabung TC Timnas Indonesia? Ini Kata John Herdman

Pemain dari Eropa akan Susul Gabung TC Timnas Indonesia? Ini Kata John Herdman

John Herdman memastikan Mees Hilgers menjadi satu-satunya pemain dari Eropa di TC Timnas Indonesia. Adrian Wibowo dan Noah Adnan juga sudah bergabung di Bali.
Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, PKS Tunjuk Sohibul Iman sebagai Pengganti

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, PKS Tunjuk Sohibul Iman sebagai Pengganti

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengumumkan bahwa pihaknya telah resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid (HNW) dari posisinya sebagai Wakil Ketua MPR RI. 
Video Asusila 'Bandar Bergetar Jilid II' Viral di Batang, Pria Dewasa Jadi Tersangka Kasus Dugaan terhadap Anak

Video Asusila 'Bandar Bergetar Jilid II' Viral di Batang, Pria Dewasa Jadi Tersangka Kasus Dugaan terhadap Anak

Video bermuatan asusila yang viral di Batang diduga melibatkan anak berusia 16 tahun. Polisi menetapkan seorang pria dewasa sebagai tersangka dan mengutamakan
PKS Sarankan Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Wapres RI

PKS Sarankan Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Wapres RI

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf (AMY) mengaku pihaknya terus menampung aspirasi berbagai elemen masyarakat terkait Ijazah Gate Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. 
MUI Tak Diam, Gencarkan Komunikasi dengan Pemerintah Demi Perjuangkan Pemberlakuan Wajib Sertifikat Halal

MUI Tak Diam, Gencarkan Komunikasi dengan Pemerintah Demi Perjuangkan Pemberlakuan Wajib Sertifikat Halal

Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis mengatakan, pihaknya terus mendorong pemerintah mencabut keputusan penundaan wajib sertifikat halal hingga Oktober 2028.

Trending

Detik-detik Kanit Reskrim dan Ibu Kades Digerebek Istri Sah Lagi Berduaan di Kamar Hotel

Detik-detik Kanit Reskrim dan Ibu Kades Digerebek Istri Sah Lagi Berduaan di Kamar Hotel

Penggerebekan Kanit Reskrim dan ibu kades terjadi di sebuah kamar hotel di wilayah Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, pada Sabtu (7/11/2026) dini hari.
Daftar Resmi Garuda Calling! 1 Pemain Keturunan Baru dari Amerika Gabung Timnas Indonesia di Pemusatan Latihan

Daftar Resmi Garuda Calling! 1 Pemain Keturunan Baru dari Amerika Gabung Timnas Indonesia di Pemusatan Latihan

PSSI resmi memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali bulan ini. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Noah Adnan.
Politisi Partai PSI Kompak Mengundurkan Diri, Ini Reaksi Ketum PSI Kaesang Pangarep

Politisi Partai PSI Kompak Mengundurkan Diri, Ini Reaksi Ketum PSI Kaesang Pangarep

Politisi Partai PSI kompak mundur. Mulai dari Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, hingga Isyana Bagoes Oka, resmi mengundurkan diri dari partai berlambang gajah.
Info Orang Hilang: Tanpa Kabar Sejak 2017, Keluarga Mohon Bantuan Netizen Threads Temukan Vina Fonahia Lase

Info Orang Hilang: Tanpa Kabar Sejak 2017, Keluarga Mohon Bantuan Netizen Threads Temukan Vina Fonahia Lase

Vina dilaporkan hilang dan terputus seluruh komunikasi serta kabarnya sejak tahun 2017 silam hingga hari ini.
Prabowo Respons Niatan Mundur Gibran: Bukan Menolak, Tapi Memberikan Saran

Prabowo Respons Niatan Mundur Gibran: Bukan Menolak, Tapi Memberikan Saran

Mensesneg, Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi soal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berlangsung 2,5 jam.
Ada Demo di Monas dan Gedung DPR-MPR Hari Ini, Berikut Rute Alternatif untuk Hindari Kepadatan Lalu Lintas

Ada Demo di Monas dan Gedung DPR-MPR Hari Ini, Berikut Rute Alternatif untuk Hindari Kepadatan Lalu Lintas

Rute ini bisa dijadikan pedoman bagi para pengguna jalan yang akan melintas kawasan DPR-MPR dan Monas saat berlangsungnya demo hari ini Selasa 10 November 2026.
RDP dengan DPD RI, FSPPB: Reintegrasi Pertamina Jadi NOC, Kunci Kedulatan Energi dan Kemakmuran Rakyat

RDP dengan DPD RI, FSPPB: Reintegrasi Pertamina Jadi NOC, Kunci Kedulatan Energi dan Kemakmuran Rakyat

Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) untuk membahas Rancangan Undang-Undang ..
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT