​Buruh Dukung Danantara Akuisisi Sritex, Berharap 10.665 Eks Pekerja Kembali Bekerja

Tim Kurator yang terdiri atas Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin dinilai menghadapi pekerjaan berat dalam menangani salah satu perkara kepailitan terbesar di Indonesia.

Total tagihan yang didaftarkan para kreditor mencapai sekitar Rp32,6 triliun. Selain itu, Tim Kurator menghadapi persoalan pendataan aset karena dokumen dari debitor pailit tidak lengkap. Kondisi tersebut membuat kurator harus mendata ulang ribuan mesin, stok barang, dan sisa produksi.

Meski menghadapi berbagai kendala, Tim Kurator telah menjalankan lelang aset secara bertahap sejak Juli 2025 melalui KPKNL Surakarta dan KPKNL Semarang.

Proses lelang dimulai dari kendaraan dan alat berat, kemudian berlanjut ke stok serta bahan baku. Tim Kurator juga mengajukan lelang tanah, bangunan, mesin, dan inventaris milik keempat perusahaan.

Tim Kurator turut memverifikasi dan mengakomodasi tagihan hak pekerja, meliputi upah, pesangon, dan THR, ke dalam daftar piutang.

Tim Hukum KSPN dan SPSI memahami bahwa mekanisme kepailitan mengatur pembayaran hak pekerja melalui hasil pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, mereka meminta kurator mempercepat proses lelang aset utama agar para pekerja segera memperoleh haknya.

Baca Juga

Pengguna Jalan Tol Perhatikan Jadwal Berkala Perbaikan oleh Jasa Marga Berikut Ini

Harapan penyelamatan Sritex Group semakin menguat setelah muncul pemberitaan mengenai rencana pemerintah menyiapkan dana besar untuk mengakuisisi perusahaan tekstil tersebut sekaligus membentuk BUMN di sektor tekstil.

Dalam pemberitaan yang dirujuk Tim Hukum KSPN dan SPSI, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji pada 14 Oktober 2026 menyampaikan bahwa kebutuhan dana untuk mengakuisisi Sritex dan membentuk BUMN tekstil diperkirakan mencapai Rp100 triliun atau lebih.

Bagi para pekerja, rencana tersebut menjadi sinyal positif bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap nasib buruh dan keberlangsungan industri tekstil nasional.

Tim Hukum KSPN dan SPSI berharap rencana tersebut tidak berhenti pada pengambilalihan aset. Mereka menginginkan pemerintah benar-benar menghidupkan kembali kegiatan produksi dan memberikan kesempatan kepada mantan pekerja untuk kembali bekerja.

Mereka juga berharap proses akuisisi menghasilkan penawaran yang kompetitif sehingga aset perusahaan dapat terjual dengan harga optimal. Dengan demikian, hasil pemberesan harta pailit dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak eks pekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (dcz/buz)