Timbun 4.490 Liter Biosolar Subsidi, Empat Tersangka Dibekuk Polres Pemalang

Pemalang, tvOnenews.com – Praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, berhasil dibongkar polisi.

Dalam dua kasus berbeda, Polres Pemalang mengamankan empat tersangka dan menyita total 4.490 liter Biosolar yang diduga diperjualbelikan kembali dengan harga lebih tinggi.

Kapolres Pemalang AKBP Anggaito Hadi Prabowo mengatakan, pengungkapan kasus pertama dilakukan pada Selasa (3/11/2026), di sebuah gudang di Dukuh Karang Sembung, Desa Jebed Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

"Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat melalui layanan 110 Polres Pemalang. Seorang pelapor menginformasikan adanya aktivitas mencurigakan berupa penimbunan BBM bersubsidi jenis Biosolar di gudang tersebut," kata Anggaito.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Pamapta bersama personel Piket Polsek Taman langsung melakukan pengecekan ke lokasi.

"Ternyata benar, setibanya di lokasi petugas menemukan aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Biosolar," ungkapnya.

Baca Juga

Apa Motif Suami Tega Bacok Istri hingga Tewas di Pati, Jawa Tengah?

Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam praktik penimbunan tersebut. Ketiganya masing-masing berinisial UP (29), warga Grobogan, BA (34), warga Tegal, dan MF (24), warga Pemalang.

"Dari lokasi kejadian, kami mengamankan empat kempu berisi Biosolar bersubsidi dengan total 3.500 liter," jelas Kapolres.

Selain ribuan liter Biosolar, polisi juga menyita satu unit microbus warna silver, satu unit truk warna merah, dua kempu kosong berkapasitas 1.000 liter, serta dua mesin pompa pendorong.

Petugas turut mengamankan empat selang warna kuning, 46 jerigen kosong ukuran 35 liter, 34 galon kosong ukuran 15 liter, tiga pelat nomor kendaraan, dan tiga unit handphone.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, para tersangka diduga memiliki modus khusus untuk mendapatkan Biosolar bersubsidi dalam jumlah besar. Mereka membeli BBM di SPBU dengan memanfaatkan barcode dan pelat nomor kendaraan yang berbeda-beda.

"Modus yang digunakan para tersangka adalah membeli Biosolar bersubsidi di SPBU dengan menggunakan barcode dan pelat nomor yang berbeda-beda untuk mengelabui petugas SPBU," beber Anggaito.

Setelah mendapatkan BBM, para tersangka kemudian memindahkannya ke dalam kempu yang telah disiapkan di gudang.

"BBM bersubsidi tersebut kemudian dipindahkan dari kendaraan yang telah dimodifikasi ke dalam gudang," lanjutnya.

Tidak berhenti di situ, Biosolar yang telah terkumpul kemudian dijual kembali dengan harga di atas ketentuan pemerintah.

"Selanjutnya BBM bersubsidi jenis Biosolar tersebut dijual oleh para tersangka dengan harga di atas harga yang ditetapkan pemerintah demi mendapatkan keuntungan," tegasnya.

Selain membongkar praktik penimbunan di Kecamatan Taman, Polres Pemalang juga mengungkap kasus penyalahgunaan Biosolar bersubsidi lainnya.

Kasus kedua terungkap pada Selasa (27/10/2026), di sekitar Jalan Dukuh Bungin, Desa Danasari, Kecamatan Pemalang.

Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial AZ (31), warga Desa Danasari, yang diduga mengangkut Biosolar bersubsidi untuk diperjualbelikan kembali.

"Dari tangan tersangka, kami mengamankan satu unit kendaraan bermotor roda empat warna hitam, serta 33 buah jerigen ukuran 30 liter yang berisi Biosolar bersubsidi dengan total 990 liter," ungkap Kapolres.

Menurutnya, tersangka AZ menggunakan modus dengan mengangkut Biosolar bersubsidi, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi dari ketentuan pemerintah.

"Modus tersangka AZ adalah mengangkut Biosolar bersubsidi, lalu menjualnya kembali dengan harga melebihi harga yang ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan," jelasnya.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Khusus tiga tersangka dalam kasus pertama, penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf a dan atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp60 miliar," tegas Anggaito.

Kapolres menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Pemalang.

"Kami akan terus menindak tegas penyalahgunaan BBM bersubsidi karena perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat yang berhak dan mengganggu distribusi energi," ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan.

"Kami mengajak masyarakat untuk aktif melapor melalui layanan 110 apabila menemukan adanya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi," pungkasnya.(mdh/buz)