Tingkat Kemiskinan Tertinggi Kedua Se-Jawa Tengah, Bupati Wonosobo Minta Saran ke BPS Pusat

Menurut  Andang, tantangan yang masih menjadi kendala di lapangan adalah belum selesainya data sasaran intervensi antar kementerian dan tingkat kabupaten juga tidak sama. Selain itu, ukuran kemiskinan juga belum sesuai dengan karakteristik daerah, serta intervensi mikro masif yang sudah dilaksanakan ternyata tidak signifikan menurunkan angka kemiskinan.

Menanggapai hal tersebut, Kepala BPS Pusat, Margo Yuwono menyampaikan, Wonosobo perlu memahami karakteristik kemiskinan.

“Apa sih ciri kemiskinan di Wonosobo? Wonosobo juga perlu mencari rumah tangga dengan karakteristik, data by name by address sebagai sasaran intervensi penanganan kemiskinan, dan data regsosek dapat menjadi referensi data ini. Mengingat data regsosek ini akan diklasifikasikan secara berjenjang dari keluarga miskin ekstrem hingga keluarga kaya,” paparnya.

Dengan itu, penanganan kemiskinan di Wonosobo akan lebih fokus dan tepat sasaran pada klasifikasi tertentu yaitu efektivitas program penanganan kemiskinan dengan merumuskan program yang betul-betul memiliki relevansi kuat terhadap angka kemiskinan.

Memastikan input dan output program penanganan kemiskinan dapat berjalan dengan lancar dan benar, tidak ada kebocoran dalam program penanganan kemiskinan.

”Mengukur angka kemiskinan melalui pendekatan konsumsi, perbaikan budaya konsumsi mutlak dilakukan, sebab daerah miskin tinggi, stuntingnya juga akan tinggi, sehingga intervensi penanganan kemiskinan dalam jangka pendek adalah intervensi pada konsumsi masyarakat, sementara intervensi fisik berupa bedah rumah tidak layak huni lebih efektif mengatasi kemiskinan jangka panjang,” ujarnya.

Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial, Ateng Hartono, jika Wonosobo ingin memberi stimulant atau bantuan kepada masyarakat miskin agar dapat memilih database basket komoditi dasar makanan dan non makanan dengan memilih yang kontribusinya paling besar.