Jembatan Penghubung Jombang-Nganjuk di Jalur Alternatif Putus

Jombang, tvOnenews.com - Banjir memutuskan jembatan penghubung antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur di jalur alternatif. Jembatan tersebut berada antara Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang dan Desa Pule, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.

Jembatan berukuran 9 x 5 meter tersebut putus saat terjadi banjir setelah turun hujan lebih dari lima jam sore hingga malam, hari Selasa lalu.

 "Jatuhnya pada jam satu malam. Tapi sebelumnya sudah ada tanda-tanda retak, jatuhnya langsung blek gitu. Penyebabnya jembatan runtuh karena terjadi banjir," terang Samali (60), warga Desa Klitih, Jumat (24/2).

Adanya tanda-tanda retak pada jembatan yang sudah lama diketahui warga, kata Samali telah dilaporkan kepada pemerintah desa. Namun belum ada rencana perbaikan, jembatan telah runtuh. Akibatnya jalan satu-satunya penghubung dengan Nganjuk, tidak bisa dilalui.

"Warga dua desa, langsung bergotong royong membuat jalan dan jembatan darurat. Meskipun hanya bisa dilewati kendaraan roda dua tapi telah terhubung kembali," tambah Samali.

Oleh karena itu, sejumlah kendaraan roda empat harus terhenti hingga tepi jembatan saja. Baik dari Nganjuk ke Jombang ataupun sebaliknya. Tampak sebuah mobil pick-up agen gas elpiji tiga kilogram tidak bisa ke wilayah Jombang untuk mengambil tabung yang kosong dari beberapa took, sehingga tabung elpiji yang kosong terpaksa dibawa dengan motor sedikit demi sedikit.

Baca Juga

Sherly Tjoanda Tak Habis Pikir, Hasil Panen dan Ikan Berlimpah tapi Harganya Masih Mahal, Ternyata Ini Biang Keroknya

Mobil pick-up pedagang kasur dari Sidoarjo juga terhenti karena tidak bisa masuk ke wilayah Nganjuk melalui jalur ini.

"Masih cari cara untuk bisa mengantar barang ke beberapa desa di Kecamatan Jatikalen. Kalau bisa pakai motor nanti," kata Rokhim, pedagang kasur.

Warga minta kepada pemerintah masing-masing kabupaten untuk segera membangun kembali jembatan yang runtuh. Agar jalur segera terhubung normal dan tidak mengganggu perekonomian warga di masing-masing kabupaten berbeda. (usi/gol)