Beredar Berita Mengatasnamakan Organisasi PSHT, Pengurus PSHT Cabang Lamongan Ancam akan Bawa ke Jalur Hukum

Lamongan, tvOnenews.com - Pengurus cabang PSHT Kabupaten Lamongan, menggelar konferensi pers soal munculnya sekelompok orang yang mengatasnamakan pengurus PSHT dan mendaftarkan ke IPSI Kabupaten Lamongan.

Ketua PSHT Cabang Lamongan Pusat Madiun Harto, menyatakan sikap tegas kepada oknum yang mengatasnamakan PSHT Cabang Lamongan. 

"Anggota PSHT Cabang Lamongan mendesak untuk angkat bicara," kata Harto Ketua PSHT Cabang Lamongan, di Padepokan PSHT Lamongan, Jalan Airlangga No 22 Desa Menongo, Kecamatan Sukodadi, Lamongan, Senin (08/05). 

Harto menambahkan, aksi protes para pimpinan perguruan PSHT Cabang Lamongan ini bermula saat adanya berita resmi di salah satu media online yang beredar, bahwa terdapat sekelompok orang mengaku sebagai Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Lamongan yang telah mendaftarkan kepengurusan ke IPSI Kabupaten Lamongan.

"Itu bukan pengurus PSHT yang sah, karena struktur kita sudah diakui oleh PSHT pusat Madiun dan diakui negara dengan terdaftar di IPSI Kabupaten Lamongan dan kami akan melakukan tindakan tegas akan adanya kelompok yang mengatasnamakan PSHT Lamongan," ungkap Harto.

Lebih jauh, Ketua PSHT Cabang Lamongan membeberkan jika satu organisasi terdapat dua nama, biasanya tidak bisa bersaing dengan sehat, sehingga ia meminta IPSI menolak rekomendasi dari oknum yang ingin memecah Setia Hati Terate. 

Baca Juga

Kabupaten Lamongan Jadi Daerah Pertama Terima 20 Unit Pick Up KDKMP, Dorong Percepatan Ekonomi Desa

"Ini akan membuat seakan-akan di Lamongan ada dualism, dan mengingatkan PSHT hanya ada satu yang berpusat di Madiun, bukan abal-abal," jelas Harto.

Jika masih memakai nama PSHT jelas bertentangan dengan hokum, lantaran ada beberapa pasal yang dilanggar dan pasti membuat masyarakat bingung. Karena PSHT itu hanya ada satu pusat Madiun yang diketuai oleh Moerdjoko dengan Ketua Dewan Pusat H. Isoebiantoro. 

"Keberatan kami sampaikan ke IPSI sebagai antisipasi supaya IPSI menerima SK yang disahkan oleh negara, serta tidak menerima SK dari luar yang abal-abal. Kami tidak segan untuk melaporkan oknum tersebut ke jalur hukum, sebagai bentuk tindakan tegas, sesuai hasil putusan PSHT Pusat Madiun," terang Harto.

Sementara itu menanggapi hal tersebut, Debby Kurniawan, Ketua IPSI Kabupaten Lamongan mengatakan IPSI sebagai organisasi yang menaungi para pendekar tidak akan mencampuri urusan internal perguruan.