38 Kab/Kota se Jatim Raih Opini WTP, Gubernur Khofifah Tekankan Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Sidoarjo, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan rasa syukurnya atas predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap LKPD Tahun 2022 yang berhasil diraih 38 Kabupaten/Kota se Jatim tak terkecuali.
 
Opini WTP LHP BPK atas LKPD 2022 tersebut diserahkan secara serentak kepada Kabupaten/Kota se Jawa Timur, diterimakan secara langsung oleh Kalan BPK Jatim kepada Bupati/ Walikota dan Ketua DPRD masing-masing  di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur Jl. Raya Ir. H.Juanda Kab. Sidoarjo, Kamis (25/5).
 
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jatim Karyadi menyerahkan LHP BPK atas LKPD 2022 kepada 37 Kab/Kota se-Jatim. Adapun penyerahan LHP BPK satu daerah lainnya, yakni Kota Madiun telah dilakukan terlebih dahulu.
 
"Ini hal yang patut kita syukuri dan pasti seluruh Bupati/ Walikota sudah marem. Semuanya WTP tanpa terkecuali. Tapi yang harus diingat, jangan lupa tindak lanjut dari rekomendasi BPK," imbaunya.
 
"Ada yang di trimester kedua Tahun 2022 prosentase tindak lanjutnya masih di bawah 90%, ada juga yang sudah lebih dari 95%. Intinya mari kita maksimalkan tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK," kata Khofifah. 
 
Khofifah sapaan lekatnya juga mengapresiasi suasana yang indah tercipta dari keberagaman budaya dari seluruh Kab/Kota  se Jatim saat penerimaan LHP BPK. Betapa tidak karena semua yang hadir menggunakan pakaian adat masing- masing daerah.
 
"Keberagaman dan harmoni yang dibentuk oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur ditumbuhkan dengan format keragaman budaya. Jujur saya akhirnya baru mengetahui perbedaan udeng antar daerah di Jawa Timur. Mungkin yang memakai juga belum tentu  paham betul filosofi ragam udeng yang dipakai," katanya lalu tersenyum.
 
"Tapi dibalik seluruh suasana harmoni ini, jangan lupa untuk menindak lanjuti rekomendasi BPK. Sekali lagi, jangan lupa tindak lanjut rekomendasi dari BPK," tandasnya.
 
Sementra itu, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi mengatakan bahwa kehadiran Bupati/Walikota dan Ketua DPRD merupakan political appointee dalam menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 23. 
 
"Diberikanlah laporan hasil keuangan kepada dua mandatory rakyat. Kepada bupati diharapkan bisa menjadi evaluator dalam menjalankan rencana program. Sedang, untuk Ketua DPRD untuk  fungsi pengawasan. Agar dalam menjalankan kegiatannya, Bupati/ Walikota bisa terpantau dan meminimalisir hal yang tidak diinginkan," jelasnya.
 
Kepada BPK pihaknya juga berpesan agar tidak menjadi gudang temuan. Tapi, kepada seluruh Ka. Sub Oditorat harus bisa menemukan solusi kepada Bupati/Walikota dan DPRD. Tunjukan cara menindaklanjuti masalah atau temuan-temuan di daerah.
 
Di akhir dirinya menyampaikan bahwa LHP tahun ini adalah hal yang sangat sensiti, sehingga tindak lanjut dalam temuan yang ada unsur pidana mohon untuk segera diselesaikan.