Urai Antrean di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Penjualan Tiket Truk Non Logistik Dihentikan Sementara

Banyuwangi, tvOnenews.com - Berbagai skenario dilakukan jajaran ASDP Ketapang – Gilimanuk untuk mengurai kemacetan panjang di pelabuhan Jawa – Bali. Setelah meluncurkan kapal sapu jagat KMP Jatra II, penjualan tiket online mulai dibatasi. Khusus tiket truk non logistik dihentikan sementara, Jumat (7/7) malam.

Penghentian tiket online ini untuk mengurangi penumpukan kendaraan, khususnya truk besar di jalur Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk. 

“Jadi, kita lakukan pengendalian penjualan tiket. Khusus kendaraan non logistik, dihentikan sementara,” jelas General Manager PT Indonesia Ferry (ASDP) Ketapang – Gilimanuk, Syamsudin.
Sementara, penjualan tiket untuk kendaraan pribadi dan sepeda motor masih tetap dibuka. Artinya, masyarakat masih bisa menyeberang ke Bali dan sebaliknya. Penghentian sementara penjualan tiket ini tetap melihat kondisi lapangan. Ketika antrean sudah terurai, penjualan tiket akan kembali normal. Pengendalian penjualan tiket ini sifatnya sementara, situasional,” jelas Syamsudin.

Kemacetan panjang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi sudah terjadi sejak, Minggu (2/7) lalu. Setiap kendaraan rata-rata harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk kapal. Versi ASDP Ketapang, kemacetan panjang dipicu lonjakan penumpang seiring libur Idul Adha dan libur panjang sekolah. Lalu, ada perbaikan dermaga di sisi Pelabuhan Gilimanuk.

Tragedi kemacetan ini memantik reaksi beragam dari warga Banyuwangi. Mereka menyayangkan perbaikan dermaga di Gilimanuk dilakukan pada musim libur Idul Adha dan libur panjang sekolah. Apalagi, kondisi areal parkir Pelabuhan Ketapang yang tidak mampu menampung kendaraan dalam jumlah besar. 

“Kami menyayangkan kebijakan ini. Pimpinan ASDP Ketapang layak dicopot,” kata Ketua DPC Srikandi Pemuda Pancasila Banyuwangi, Eny Laros.

Baca Juga

Pelindo, BNN, dan BPBD Kota Surabaya Ajak Anak Kenal Pelabuhan, Hidup Sehat, dan Siaga Bencana lewat Portground Vol. 1

Terkait cuaca, pihaknya tak sepakat yang dijadikan kambing hitam. Justru, menurutnya, setiap pihak terkait harus mengikuti fenomena cuaca Selat Bali berdasarkan perkiraan BMKG. 

“Jadi, jangan sampai menunda masyarakat yang akan liburan. Karena liburan akan mendongkrak ekonomi,” tegasnya. (hoa/hen)