Dewan Pendidikan Sebut Kebijakan Toilet Berbayar di MAN 1 Pamekasan Masuk Pungli, Begini Penjelasanya

Pamekasan, tvOnenews.com - Kasus toilet berbayar sebesar 500 rupiah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan, Madura, Jawa Timur, terus menjadi sorotan dari berbagai pihak, mulai dari pengamat pendidikan hingga Dewan Perwakilan Daerah.

Kini kebijakan tersebut juga mendapat sorotan dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, M Sahibuddin. Ia menyebut toilet siswa berbayar sudah melanggar Permendikbud nomor 24 tahun 2007 dan masuk kategori praktik pungutan liar (pungli).

"Iya (pungli) itu. Meskipun kebijakan itu masuk sanksi ke siswa untuk merubah krakter, saya rasa itu kurang mendidik," ungkap M Sahibuddin, Ketua Dewan Pendidikan Pamekasan, Kamis (5/10).

Pihaknya juga menyebut Kepala Sekolah MAN 1 Pamekasan, Nukman Afandi telah melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan, khususnya pemberlakuan toilet berbayar.

"Di MAN 1 kan ada komite sekolah yang diberikan peran lebih aktif. Saya lihat ini ada kewenangan Kepala Sekolah yang melampaui batas," terangnya.

Sahibuddin juga mengatakan, komite sekolah di MAN 1 tersebut dinilai tidak diberikan peluang lebih aktif dan berkolaborasi, sehingga aspek komite di Madrasah itu ditinggal.

Baca Juga

Penyandang Disabilitas Tak Bisa Sebutkan Pelakunya, Kasus Rudapaksa Diungkap Lewat Tes DNA, Ternyata Pelaku Iparnya Sendiri

"Karena di Permendikbud tahun 2007 dan Peraturan Gubernur tahun 2023 jelas mengatur peran Komite Madrasah yang harus berperan utama dalam kebijakan yang prosedurnya di luar wewenang sekolah," tambahnya.

Sahibuddin juga menyayangkan kepada MAN 1 soal kebijakan toilet berbayar tidak ada pemberitahuan kepada Kemenag Pamekasan.

"Peran komite sekolah ini diperlukan, kalau seperti itu komite sekolah ditinggal," pungkasnya.

Atas kejadian penarikan iuran toilet siswa, Sahibuddin tidak bisa menilai kebijakan MAN 1 masuk ke pidana karena semua itu ranah dari pihak kepolisian dan Kejaksaan. (vaf/gol)