Polisi Minta Masriah, Pelaku Teror Air Kencing dan Tinja di Sidoarjo Kooperatif Serahkan Diri

Sidoarjo, tvOnenews.com – Masriah, pelaku teror air kencing dan tinja kepada tetangganya Wiwik Winarti telah ditetapkan tersangka oleh Satpol PP. Masriah selalu menghindar dan mangkir dalam persidangan, pihak kepolisian Polresta Sidoarjo meminta Masriah kooperatif dan segera menyerahkan diri. 

Pelaku teror air kencing da tinja, warga Desa Jogosatru, Sukodono, Sidoarjo ini kerap buang sampah ke tetangganya, Wiwik Winarti. 

Sebelumnya, Masriah terbukti membuang kotoran manusia dan sampah ke rumah Wiwik, terekam CCTV. Masriah ditetapkan menjadi tersangka dan dihukum satu bulan. Namun Masriah kini berulah lagi dan ditetapkan menjadi tersangka yang kedua kalinya oleh Satpol PP. Marsiah terbukti lewat CCTV  membuang sampah di sekitaran rumah Wiwik. Kini Masriah selalu mangkir dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo. 

Melalui Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo Kompol Tiksnarto Andharu Rahultomo saat ditemui tvOnenews.com mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu permintaan bantuan surat resmi penangkapan dari pihak Satpol PP. Pihaknya akan mendukung upaya dari Satpol PP untuk mencari keberadaan Masriah. 

"Kami siap dan mendukung, untuk bersinergi  mencari keberadaan Masriah. Kami siap bekerja sama dengan Satpol PP yang terpenting Sidoarjo aman," kata Andharu di Mapolresta Sidoarjo, Senin (20/11).

Andharu menjelaskan, tentang tehnis untuk pencarian Masriah semua wewenangnya Satpol PP. Pihaknya hanya memberikan tehnis pendampingan dan akan mengerahkan anggotanya untuk mencari keberadaan Masriah. 

Baca Juga

Prabowo Beberkan Strategi Stop Sampah Menumpuk di TPA: Indonesia Harus Berani

"Tapi alangkah baiknya sebelum saat itu semua, kami menghimbau Masriah harus kooperatif dan menyerahkan diri," ucap Andharu. 

"Kami akan siap buru Masriah sampai ketemu, karena masyarakat menanti bahwa Masriah harus diketahui keberadaannya," tandas Andharu. 

Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Sidoarjo Anas Ali Akbar mengatakan bahwa, berdasarkan dari Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS di lingkungan pemerintah daerah, Satpol PP Sidoarjo akan bekerjasama dengan polisi untuk menerbitkan DPO. 

"Dua kali mangkir kami akan meminta bantuan polisi untuk menerbitkan DPO," jelas Anas. 

Untuk diketahui bahwa Masriah telah ditetapkan oleh Satpol PP melanggar Perda No 10 Tahun 2013 pasal 8 ayat (1) huruf C. Dengan kurungan minimal 1 bulan maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp 50 juta. (khu/hen)