Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi, Bupati Madiun : Semua Tenaga Kami Siap

Madiun, tvOnenews.com - Memasuki musim penghujan dan seringnya terjadi bencana putting beliung di sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun sejak dua pekan terakhir, membuat PJ Bupati Madiun Tontro Pahlawanto menetapkan status siaga bencana Hidrometeorologi selama 3 bulan kedepan. 

Status siaga ini dilakukan dengan menggelar apel siaga di GOR Pangeran Timur, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Rabu (6/12). Apel siaga ini dipimpin langsung oleh PJ Bupati beserta Tni-Polri, BPBD, Satpol-PP, Tagana hingga Dinas Kesehatan setempat. 

“Kesiapan kami bersama instansi TNI-Polri dan stakeholder lainnya, tentunya selalu siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana Hidrometeorologi,” kata Tontro. 

Koordinasi lintas sektor melalui BPBD serta sinergitas berkelanjutan menurut Tontro selama ini terus dilakukan hingga tingkat paling bawah, mulai tingkat desa dan RT. Sehingga bencana alam apapun seperti longsor, putting beliung, hingga banjir bisa terdeteksi sejak awal dan bisa segera teratasi. 

“Semua tenaga kami siap. Posko terintegrasi di BPBD Kabupaten Madiun karena semua informasi ada disana. Ditambah keberadaan relawan yang tersebar di seluruh kecamatan, akan melaporkan apabila terjadi bencana di wilayah setempat,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Boby Saktia Putra Lubis menambahkan, dari Pusdalops sudah melakukan mitigasi pemetaan bencana dan hasilnya masih sama, tidak ada perubahan signifikan penambahan titik-titik rawan bencana lain, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Baca Juga

Karhutla Kalbar Meluas, BPBD Fokus Padamkan Kebakaran di 3 Kabupaten Terbesar

“Hasil mitigasi kami, titik-titik bencana yang terjadi hampir sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun kami tetap memantau, apabila ada lokasi yang di luar prediksi yang berpotensi terjadi bencana alam,” ujar Bobby.

Yang terpenting menurut Boby dalam penanganan bencana Hidrometeorologi ini adalah sinergitas dan komunikasi antar instansi terkait bisa berjalan dengan baik, sehingga tanggap bencana dan langkah-langkah penanganan yang tepat bisa diputuskan oleh Bupati maupun Ketua Tim Tanggap Bencana di lapangan. (men/hen)