Kawal Kampanye di Jatim, Tim Hukum AMIN Jatim Pastikan Tak Ada Kecurangan dan Pelanggaran

Surabaya, tvOnenews.com - Tim Hukum Nasional AMIN (Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar) Provinsi Jawa Timur melakukan pengawalan secara hukum terhadap capres cawapresnya, selama kampaye di wilayah Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, Gresik , Lamongan, Tuban hingga wilayah  Matraman.  Hal ini untuk memastikan tidak ada kecurangan, pelanggaran hukum, serta hal-hal yang tidak diinginkan selama masa kampanye, maupun Pemilu 2024.

Tim Hukum Nasional AMIN Jatim mulai bergerak cepat menjelang Pemilu 2024 nanti, khususnya pada giat Kampanye Capres dan Cawapres 01 AMIN yang agendanya dilakukan tahap pertama di wilayah Jawa Timur.

Menurut Ketua Tim Hukum AMIN Jatim Andry Ermawan, agenda kampanye AMIN putaran pertama di Jawa Timur, dimulai dari kedatangan capres dan cawapres AMIN di Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo pada 28 Desember 2023, dimana kampanye paslon AMIN menyapa pendukungnya di beberapa titik di wilayah Banyuwangi. Salah satu agendanyayaitu berdialog dengan nelayan dengan giat Desak Anies.

“Dilanjutkan pula dengan agenda dialog bersama petani, serta mahasiswa dan Komunitas Osing. Kemudian agenda kampanye AMIN hadir pada Ponpes Darun Najah serta hadir dalam pengajian Aqsona dan ditutup dengan sowan pada Ponpes Walisongo Kiai KholilAs'ad Kab Situbondo,” ungkap Andry Ermawan.

Tim Hukum ini, kata Andry Ermawan, ikut serta mengawal kehadiran paslonAMIN pada agenda Kampanye di Jawa Timur ini dan menjadi salah satu tupoksinya.

“(Tupoksinya) salah satunya ada memastikan kondusifitas serta pencegahan pelanggaran hukum selama giat kampanye AMIN di Jawa Timur, sehingga giat kampanye AMIN di Jawa Timur bisa berjalan lancar dan tanpa kendala,” ujarnya.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Terima Penghargaan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan 2026

Peranan Tim Hukum Nasional AMIN Jatim yang dipimpin oleh Ketua THN Jawa Timur yang juga sebagai tokoh advokat di Jawa Timur yaitu Andry Ermawan, S.H, disebut sebagai garda terdepan pencegahan pelanggaran hukum terkait Pilpres 2024 nantinya.

“Tentunya sebagai garda terdepan, kami telah melakukan berbagai persiapan dimulai dari memastikan seluruh dokumen perizinan pada pihak penyelenggaran maupun Kepolisian Republik Indonesia, memastikan wilayah giat bebas dari pelanggaran hukum,” ucap Andry.