News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

PGRI Bangkalan Akui Resah Selalu Jadi Sasaran Oknum Mengaku Wartawan, Organisasi Jurnalis Bilang Begini

Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangkalan akui resah dengan maraknya oknum mengaku wartawan selalu berkeliaran di lembaga pendidikan
  • Reporter :
  • Editor :
Kamis, 28 Maret 2024 - 14:42 WIB
Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangkalan
Sumber :
  • tvOne - dimas farik

Bangkalan, tvOnenews.com - Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangkalan, akui resah dengan maraknya oknum mengaku wartawan selalu berkeliaran di lembaga pendidikan.

Keluhan dari sejumlah sekolah, hadirnya oknum mengaku wartawan seringkali diwarnai penekanan dan pemerasan, sehingga membuat guru di sejumlah lembaga ketakutan jika didatangi oknum tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sekjen PGRI Bangkalan, Suraji mengaku, ia kerap menerima keluhan dari sejumlah sekolah dengan adanya oknum mengatasnamakan wartawan. Mereka resah karena selalu menjadi sasaran berita negatif yang tidak sesuai fakta.

"Meraka mendatangi sekolah-sekolah, sering muncul berita-berita yang tidak sesuai fakta. Bahkan tidak jarang melakukan pemerasan dan penekanan dalam menakut-nakuti pihak sekolah," ungkapnya, Rabu (27/3).

Tidak hanya itu, hadirnya oknum mengaku wartawan itu kadang kala juga membawa sesuatu untuk diperjualbelikan. Seperti kalender, majalah hingga kaos.

"Banyak juga yang datang menawarkan kalender, majalah dan kaos. Mereka memaksa agar dibeli, jika tidak akan diberitakan yang negatif. Kaos yang ditawarkan biasanya di kisaran Rp150 ribu," ujar Suraji.

Kehadiran oknum mengaku wartawan itu lanjut Suraji, tentu sangat mengganggu lembaga pendidikan. Guru selalu dihantui rasa was-was, sehingga memecah fokus dalam meningkatkan mutu pendidikan.

"Kalau memang datang baik-baik mungkin tidak masalah, tapi jika selalu ada intimidasi dan penekanan itu akan menggangu proses belajar mengajar. Apalagi tiba-tiba ada berita negatif yang tidak sesuai fakta. Kami sering dikeluhkan hal itu," pungkasnya.

Ketua PWI Bangkalan, Mahmud Ismail menyayangkan adanya oknum mengaku wartawan. Kejadian semacam itu, tentu akan memunculkan stigma negatif terhadap profesi jurnalis.

"Perbuatan semacam itu tentu tidak sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Jika memang betul ada intimidasi dan pemerasan maka termasuk tindak kriminal, pihak yang keberatan silahkan tempuh jalur hukum," jelasnya

Sementara, Muhammad Taufikurrahman penasehat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI Korda Raya Madura) menambahkan, kejadian pemerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum yang mengaku wartawan terhadap pejabat publik terlebih di wilayah pedesaan sudah seringkali ia dengar.

"Kami sudah lama mendengar kejadian seperti itu (intimidasi dan pemerasan) yang menyasar kepada pejabat publik di pelosok desa seperti di kecamatan dan sudah sering terdengar. Dan sering pula (oknum wartawan atau oknum LSM) mereka lakukan. Dan ini terjadi bukan jelang puasa atau ramadhan, di hari - hari biasa seringkali terjadi. Cerita ini kami dengar langsung terhadap korbannya entah dari pihak sekolah SMP maupun kepala Desa," ucapnya.

Ia mengatakan, pihak korban juga pernah mengadu atas ulah oknum wartawan atas aksi intimidasi dan pemerasan kepada

"Para Korban dari pihak SD sampai tingkat SMP. Pernah mengadu soal masalah itu.  Kami tidak tahu Mereka (oknum wartawan). Cuman kami sarankan, oknum tersebut jangan diladeni kalau bisa menghindar bila kedatangan mereka," terangnya.

Menurut, Mamad panggilan akrabnya menjelaskan, tidak bisa berbuat banyak atas ulah oknum mengaku wartawan, namun ia hanya memberikan sebuah saran, kepada pejabat publik untuk merekam bila terjadi tindakan intimasi maupun pemerasan

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kita hanya bisa memberikan saran para pejabat publik. Bila orang - orang itu minta uang dengan sakala besar. Kita sarankan rekam lewat video. Dan rekaman lewat vedio ini nanti laporkan petugas kepolisian. Namun saran saya oleh pejabat publik (kepala desa dan lain sebagainya) sebagian ada yang mengikutinya ada pula yang tidak mengikutinya," tambahnya.

Kejadian seperti itu memang tugas dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemerintah Bangkalan, termasuk juga pekerjaan rumah (PR) dari pihak kepolisian yang pekerjaannya memeras para pejabat publik. (fds/gol)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

SMK IDN Boarding School Jonggol, Bogor menyerahkan bukti tambahan hingga minta Ombudsman bongkar dugaan penyimpangan SK Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM).
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

SMK IDN Boarding School Jonggol, Bogor menyerahkan bukti tambahan hingga minta Ombudsman bongkar dugaan penyimpangan SK Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM).
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT