Halal Bihalal dengan Bupati, Kades di Mojokerto Ditangkap Paksa Tim Unit Tipikor karena Gelapkan APBdes Rp360 Juta

Mojokerto, tvOnenews.com - Seorang kepala desa yang masih aktif, ditangkap paksa oleh tim unit Tipikor Satreskrim Polres Mojokerto usai melakukan kegiatan halal bihalal di Kantor Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Selasa (16/4) lalu. Kades tersebut terbukti dengan sah melakukan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan sendiri anggaran APBdes di tahun 2020-2021 dengan kerugian negara sebesar Rp360 juta lebih.

Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustanto dalam keterangan press di halaman Satreskrim, Jum’at (19/4) mengatakan, ada laporan dari masyarakat dan perangkat desa setempat tentang dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan anggaran desa pada tahun 2020-2021 sebesar kurang lebih Rp360 juta.

Kronologinya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188.45/1203/HK/416-012/2019 tanggal 9 Desember 2019, tersangka ditetapkan sebagai Kepala Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto dengan masa jabatan selama enam tahun (berakhir pada bulan Desember Tahun 2025).

“Pada masa jabatan tahun pertama sejak bulan Mei tahun 2020, tersangka telah melakukan pencairan dana dari rekening kas Desa Sampang Agung di Bank Jatim sesuai dengan rincian kegiatan sebanyak 14 kegiatan total senilai Rp400.456.148. Namun yang dapat
dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp229.900.000, sehingga terdapat selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp170.556.148,” ungkap kapolres.

Selanjutnya pada tahun kedua masa jabatannya sejak bulan Februari 2021 hingga bulan Desember 2021, tersangka telah melakukan pencairan dana kembali dari rekening kas Desa Sampang Agung di Bank Jatim sesuai dengan rincian kegiatan sebanyak 19 kegiatan dan kewajiban pajak total senilai Rp349.674.932, namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp160.016.000.

“Dari kegiatan tersebut, terdapat selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp189.658.932. Total selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari dua tahun anggaran tersebut sebesar Rp360.215.080,” terang Kapolres Ihram.

Baca Juga

KPK Panggil Istri Walikota Madiun Nonaktif Maidi, Telusuri Aset yang Diduga Hasil Korupsi

Sementara itu, sebelum dilakukan penangkapan paksa, pihak Polres Mojokerto sudah melakukan pemanggilan dua kali namun tersangka tidak koperatif dan tidak mau hadir. Selanjutnya dilakukan pengecekan di Balai Desa Sampang Agung dan di rumah tersangka namun tersangka tidak ditemukan atau menghilang.

Kemudian tim Unit Tipikor Satreskrim Polres melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 didapatkan informasi bahwa tersangka Ikhwan Arofidana, menghadiri acara halal bihalal di kantor Kecamatan Kutorejo.

“Setelah dipastikan bahwa tersangka ada di tempat, kemudian satu tim Penyidik Unit Tipikor ke lokasi dan langsung melakukan upaya paksa penangkapan, lalu tersangka diamankan ke Polres Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan dengan status tersangka dan dikenakakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp50 juta paling banyak Rp1 miliar,” tutupnya. (ikn/far)