Dugaan Kecurangan PPDB di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung Bergulir, Kuasa Hukum Warga Surati Kementerian Pendidikan

Tulungagung, tvOnenews.com - Dalam dua tahun terakhir SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung selalu viral dan menjadi sorotan. Sekolah ini terganjal permasalahan di awal tahun ajaran baru.

Tahun lalu viral setelah wali murid mengeluhkan pembelian seragam di koperasi sekolah yang harganya cukup mahal. Tahun ini mereka kembali terganjal dugaan pelanggaran dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sehingga sejumlah calon wali murid protes dengan mendatangi sekolah dan meminta hasil PPDB dibatalkan.

Bahkan pihak warga yang merasa dirugikan atas proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, melayangkan surat protes ke Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dan Kementerian Pendidikan. 

Kuasa hukum Hery Widodo saat dikonfirmasi sejumlah media menjelaskan pihaknya menerima aduan dari dua calon wali murid terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB. Awalnya terdapat 20 calon wali murid yang mengadu. Namun 18 diantaranya mengundurkan diri setelah dijanjikan anaknya bisa masuk ke sekolah tersebut.

"Melalui kepala desa pihak sekolah menyampaikan agar mereka tidak ikut melapor dan menggugat, nanti akan difasilitasi agar bisa diterima masuk," ujarnya

Hery sendiri sudah berkirim surat ke sejumlah instansi terkait dugaan pelanggaran PPDB ini. Beberapa instansi yang sudah dikirim surat antara lain Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Ombusdman RI, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Pj Gubernur Jatim. Mereka juga berencana menggugat hasil PPDB melalui PTUN Jawa Timur.

Baca Juga

Kemendikdasmen Bongkar Masalah Pendidikan RI, dari Guru Tak Merata hingga Sekolah Rusak

"Yang dapat membatalkan hasil PPDB adalah PTUN, makanya kita akan menggugatnya," terangnya.'

Sebelumnya sejumlah calon wali murid mendatangi SMAN 1 Kedungwaru pada Sabtu lalu, mereka mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses PPDB di sekolah ini. Salah satunya adanya perubahan titik azimuth siswa yang diterima. Selain itu beberapa siswa yang diterima melalui jalur zonasi juga bukan merupakan warga sekitar. Mereka menduga adanya perpindahan KK untuk keperluan pendaftaran sistem zonasi. (asn/hen)