Carut Marut PPDB, Warga Coret Poster Mendikbud Ristek dan Menuntut Nadiem Makarim Mundur dari Kursi Menteri

Jombang, tvOnenews.com - Imbas carut marut PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Kabupaten Jombang, puluhan warga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Jombang, Jumat (5/7/2024).

Massa aksi tersebut geram akibat kebijakan zonasi yang diterapkan pada PPDB di setiap sekolah. Mereka juga sempat menyoret poster Nadiem Makarim, Mendikbud Ristek yang dianggap gagal dalam menjalankan tugas. Massa aksi juga menuntut Nadiem Makarim mundur dari kursi menteri.

Dalam pantauan di lokasi, puluhan massa aksi yang berkumpul depan kantor yang terletak di Jalan Wahid Hasyim tersebut membentangkan poster bertuliskan nada protes terhadap Nadiem Makarim Mendikbud Ristek RI.

Mereka silih berganti berorasi menyuarakan ketidakpuasan terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Warga menuntut agar Nadiem dicopot dari jabatannya akibat carut marut pelaksanaan PPDB yang dinilai merugikan banyak pihak.

Demonstrasi ini berjalan dengan damai dan tertib, dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian meski tak satupun anggota DPRD Kabupaten Jombang menemui massa aksi. Kemudian massa aksi mengirim surat audiensi kepada DPRD Jombang, surat itu diterima langsung oleh perwakilan dari Sekwan DPRD Jombang.

Demonstrasi ini dipicu oleh berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan PPDB tahun ini, termasuk sistem zonasi yang dianggap tidak adil, serta banyaknya siswa yang tidak diterima di sekolah negeri meski memiliki nilai tinggi dan rumahnya dekat dengan sekolah.

Baca Juga

Total Siswa Keracunan Menu MBG di Pulogebang Capai 34 Orang

Warga yang terdiri dari orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan aktivis pendidikan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar Nadiem Makarim segera dicopot dari jabatannya.

“Kami menuntut agar Nadiem Makarim mundur dari menteri. Kami menganggap penerapan PPDB dengan sistem zonasi tidak tepat dan merugikan rakyat,” kata Joko Fattah Rochim korlap aksi dalam demo tersebut, Jumat (5/7/2024).

Menurut aktivis FRMJ tersebut, PPDB yang diterapkan tahun ini memang menuai banyak kritik dari berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Jombang. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan zonasi tidak sepenuhnya efektif dan justru menimbulkan ketidakadilan bagi siswa berprestasi yang tinggal di daerah yang jauh dari sekolah negeri berkualitas.