Demo Tolak Penghapusan Honor Guru Non-NIP di Lumajang Ricuh, Massa Bakar Keranda Bergambar Pj Bupati dan Sekda

Lumajang, tvOnenews.com - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggeruduk Kantor Bupati Lumajang, Jumat (5/7/2024). 

Massa menuntut Penjabat (Pj) Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang untuk mundur dari jabatannya. 

Menurut massa aksi dalam orasinya, kedua pejabat utama Pemkab Lumajang ini telah mati hati nuraninya karena menghapus honor guru non-NIP mulai 1 Juli 2024.

"Kita ingin Pj Bupati dan Sekda untuk mundur dari jabatannya karena tidak lagi berpihak kepada guru, padahal mereka semua bisa duduk di posisi saat ini karena dididik oleh guru," kata salah satu massa aksi dalam orasinya.

Pantauan tvOnenews.com, puluhan massa aksi datang dengan membawa keranda bergambar Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni dan Sekda Agus Triyono. 

Massa kemudian membakar keranda itu di depan pagar Pemkab Lumajang. Sebelum dibakar, massa lebih dulu melantunkan adzan sebagai simbol mengantarkan mayat. 

Baca Juga

Setelah Sepekan Ditutup Akibat Karhutla, Wisata Gunung Bromo Kembali Dibuka

Setelah berorasi lebih dari satu jam dan tidak ditemui oleh Pj Bupati maupun Sekda, massa aksi mengamuk dan mencoba merangsek masuk ke dalam. 

Namun, upaya mahasiswa itu dihadang oleh polisi. Bentrokan kedua pihak pun tidak terhindarkan. 

Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Bahkan, polisi tampak beberapa kali menyemprotkan air dari mobil meriam air untuk membubarkan massa. 

Tidak berhenti di situ, massa yang terlanjur kecewa juga tampak melemparkan barang-barang yang ada di sekitarnya seperti tong sampah, galon air dan baliho kepada polisi. 

Massa sempat ditemui oleh Plt. Asisten Administrasi Pemkab Lumajang Ahmad Taufik Hidayat. Namun, lagi-lagi massa menolak berdialog jika bukan Pj. Bupati atau Sekda yang menemui. 

Sohibuddin, salah satu massa aksi mengaku kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah. 

Menurutnya, kedatangannya dan massa aksi yang lain untuk menyampaikan aspirasi malah dihadang oleh aparat yang terus menghalangi massa aksi untuk bertemu Pj Bupati dan Sekda. 

"Kita membawa suara para guru yang sudah didzolimi tapi kami malah dianggap hewan yang tidak diperbolehkan masuk malah kami ditindas seperti sampah," kata Sohibudin di sela-sela aksi. 

Sementara itu, Korlap Aksi Sulaiman mengatakan, massa hanya meminta pemerintah mengembalikan hak para guru non-NIP untuk menerima honor seperti sebelumnya. 

Sebagai informasi, guru non-NIP di Kabupaten Lumajang berjumlah lebih dari 8.000 orang. Dulu, para guru honorer ini mendapatkan tunjangan dari pemerintah sebesar Rp500 ribu. 

Awal 2024, pemerintah menurunkan tunjangan guru honorer sebanyak 50 persen atau Rp 250 ribu karena kemampuan anggaran daerah tidak cukup. 

Namun, mulai 1 Juli 2024, kebijakan pemberian honor kepada guru non-NIP resmi dihapuskan oleh pemerintah. 

"Kami meminta honor guru dikembalikan, karena non-NIP itu dipotong habis sekarang, dimana hati nuraninya, ini pendidikan untuk memajukan negara," tegasnya. 

Sementara, Plt. Asisten Pemerintah Kabupaten Lumajang Ahmad Taufik mengatakan, saat ini baik Pj Bupati maupun Sekda sedang tidak berada di Lumajang. Kedunya tengah menjalankan tugas dinas di luar kota. 

"Bu Pj dan Sekda sedang ada tugas di luar kota, jadi bukan lari seperti yang disampaikan teman-teman tadi," jelas Taufik. 

Terkait penghapusan honor guru non-NIP, menurut Taufik, pemerintah hanya menjalankan rekomendasi BPK atas temuan dana hibah terus menerus. 

"Pemerintah punya dasar, dasarnya rekomendasi BPK tentang pemberian dana hibah terus menerus," jelasnya. 

Massa aksi kemudian membubarkan diri karena tidak kunjung ditemui dan berdekatan dengan waktu salat jumat. Massa aksi berjanji, akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih besar. (wso/far)