Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Dikritisi Pemerhati Hukum sebagai Pemborosan Keuangan Negara

Tak hanya itu, ia juga menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan di antara kementerian dalam kabinet ini. Salah satu contohnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, yang menurutnya memiliki fungsi yang hampir sama. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi efektivitas kerja pemerintah dalam menyelesaikan masalah rakyat.

Pria asal tanah Minang ini menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan oposisi yang kuat. Jika semua kekuatan politik berada dalam pemerintah, siapa yang akan menyuarakan aspirasi rakyat dan mengoreksi kebijakan yang menyimpang?

“Pemerintah harusnya menjalankan mandat rakyat untuk mensejahterakan rakyat, bukan sekadar mengamankan kekuasaan,” tegasnya.

Sahlan menekankan pentingnya keberadaan oposisi yang sehat untuk menjaga agar demokrasi tetap hidup di Indonesia. Tanpa adanya oposisi, Sahlan khawatir bahwa penyimpangan-penyimpangan dalam pemerintahan tidak akan terungkap dan rakyat yang pada akhirnya akan dirugikan. (msi/far)