Mendagri Tito Soroti Ketidaknetralan KPU-Bawaslu, KAKI Siap Awasi Pilkada

Surabaya, tvOnenews.com - Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kabupaten Lamongan angkat bicara menyusul pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mengungkapkan adanya potensi ketidaknetralan KPU dan Bawaslu di sejumlah daerah dalam penyelenggaraan pemilu.

KAKI menegaskan komitmennya untuk mengawasi dengan ketat jalannya Pilkada Lamongan 2024, guna mencegah praktik korupsi serta politik uang yang dapat merusak kualitas demokrasi.

Kusnadi, perwakilan KAKI Jawa Timur, dalam wawancaranya di Surabaya, mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi adanya bias dalam pelaksanaan Pilkada Lamongan.

"Kami menduga ada indikasi potensi bias dalam proses pilkada di Lamongan," ungkap Kusnadi pada Rabu (14/11).

Dirinya juga mengingatkan masyarakat Lamongan agar tidak hanya mengandalkan lembaga penyelenggara pemilu yang berpotensi disusupi kepentingan politik.

"Ini sangat berbahaya bagi demokrasi kita," tegas Kusnadi.

Pernyataan Menteri Tito yang mengungkapkan adanya potensi ketidaknetralan di 50 hingga 60 persen KPU dan Bawaslu daerah mendapat sorotan tajam.

Dalam Rakornas Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pilkada Serentak 2024, Tito menyatakan ada indikasi beberapa anggota KPU dan Bawaslu "memasang orang" demi kepentingan tertentu, yang tentunya menurunkan kredibilitas lembaga tersebut.

KAKI memberikan apresiasi terhadap langkah tegas yang diambil Mendagri Tito Karnavian, yang mencopot Pj Bupati Kampar karena dugaan ketidaknetralan.

Baca Juga

Ketua Majelis Syura PKS: Demokrasi Harus Lahirkan Pemimpin Berintegritas Bukan Sekadar Pemenang

Namun, Kusnadi menekankan bahwa pengawasan ketat harus diperluas ke daerah-daerah lain, termasuk Lamongan, untuk mencegah hal serupa terjadi.

Lebih lanjut, Kusnadi menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pilkada.

"Tanpa keterlibatan langsung dari masyarakat, potensi penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar, dan demokrasi kita terancam," ujarnya.

Untuk itu, KAKI mengajak semua pihak, baik individu maupun kelompok, untuk berperan aktif dalam menjaga integritas dan transparansi penyelenggaraan Pilkada Lamongan.

"Masyarakat Lamongan harus berperan serta dalam mengawasi proses ini, agar Pilkada dapat berjalan jujur, adil, dan bebas dari praktik korupsi serta politik uang," pungkas Kusnadi.

Sebagai informasi, Pilkada Lamongan 2024 akan diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan nomor urut 1, Abdul Ghofur – Firosya, dan pasangan nomor urut 2, Yuhronur Efendi – Dirham. (gol)