Forum MKK dan Masyarakat Pedesaan Tengger, Apresiasi Kebijakan Pro Rakyat Presiden Prabowo

Probolinggo, tvOnenews.com - Kebijakan pro rakyat Presiden Prabowo Subianto terus mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, seperti dari Mujadalah Kiai Kampung (MKK) bersama masyarakat pedesaan Tengger Bromo, yang digelar dalam sebuah forum diskusi terbuka di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. 

Forum diskusi yang bertajuk "Apresiasi Kebijakan Pro Rakyat Presiden Prabowo Bersama Masyarakat Tengger" ini tidak hanya dihadiri oleh tokoh masyarakat Tengger saja, melainkan juga sejumlah tokoh nasional, yaitu Prof.Dr. Efendi Gazali, Wahyu Muryadi, Prof Dr Siti Zuhro (BRIN), Ngatawi Zastro, KH Marsudi Syuhud (Wakil Ketua MUI) dan Najib Salim Atamimi. 

Najib Salim Atamimi sebagai pendiri MKK menyampaikan, bahwa Mujadalah Kiai Kampung akan selalu mengutamakan keadilan dan kebaikan umat, serta untuk mendukung kebijakan pro rakyat Presiden Prabowo Subianto. 

"Kami kumpulan masyarakat Desa, jadi kita merespon yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat di bawah. Sehingga kesulitan - kesulitan yang terjadi di Desa kita itu peduli, syukur - syukur kita dibantu oleh teman - teman dari skala nasional ini lebih cepat sampai ke pusat. Jadi apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan di tingkat desa bisa segera teratasi dengan cepat dan baik," terangnya.

Inilah sejumlah kebijakan pemerintah pro rakyat terus dilakukan bersama, untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional yang meliputi:

1. Masalah pertanian, termasuk regulasi dan stabilisasi harga pupuk untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong ketahanan pangan nasional.

Baca Juga

Kunjungan Wisatawan ke Jatim di Masa Libur Lebaran 2026 Naik 18 Persen

2. Kesejahteraan pangajar atau guru, dalam menjaga kualitas dan kemajuan pendidikan. Serta memberikan Makan Bergisi Gratis (MBG) bagi siswa kurang mampu dan kesehatan anak - anak di sekolah.

3. Akses Kesehatan bagi masyarakat kecil menjadi salah satu fokus dalam pemerintahan Presiden Prabowo

4. Penuruan Biaya Haji, melalui Kementrian Agama dan DPR (Komisi VIII) telah menyepakati dan memutuskan untuk menurunkan Biaya Haji Ibadah Haji (Bipih) tahun 2025.

Sementara itu, Sukarto tokoh masyarakat Tengger mengatakan, bahwa warganya (Desa Ngadas) belum pernah melakukan aksi demo walaupun tidak memperoleh harga pupuk bersubsidi.

"Kami ini tidak pernah melakukan aksi demo, kita bisanya hanya bersyukur dan mendoakan agar kinerja pemerintahan lebih bagus, walaupun sudah bertahun - tahun warganya tidak pernah merasakan harga pupuk subsidi dan kekurangan air bersih," keluhnya saat berada di forum diskusi MKK.