Protes Pagar Beton Tutup Akses Jalan, Warga Kalijudan Patoki Tanah Mereka

Surabaya, tvOnenenews.com - Tak hanya pagar laut yang dikeluhkan nelayan di Tangerang, namun pagar beton yang dibangun sebuah pengembang mengelilingi tanah sengketa dengan perkampungan juga diprotes warga Kalijudan, Surabaya karena menutup akses jalan. Warga meminta pagar tersebut dibongkar sehingga warga bisa leluasa beraktivitas. Selain itu, tak ingin tanahnya diserobot pihak lain, warga juga mematok tanah mereka dengan mendirikan papan plang. 

Dengan membawa papan plang, puluhan warga Kalijudan Surabaya melakukan pematokan di tanah miliknya di kawasan MERR Mulyosari, Surabaya. Mereka mematok papan nama di atas tanah milik mereka yang terancam dikuasai oleh pihak lain.

Kekhawatiran warga ini muncul setelah tanah yang mereka miliki dipagari beton oleh pihak pengembang. Akibatnya, warga setempat  tidak bisa memasuki area tanah milik mereka dari perkampungan yang lokasinya bersebelahan. Apalagi akses jalan masuk ke tanah mereka juga diportal, sehingga warga tak bebas untuk merawat lahan.

Warga mengaku memiliki sertfikat tanah tersebut sejak tahun 1978. Namun di sekitar tahun 2000 muncul sertifikat baru atas nama orang lain. Bahkan, saat ini lahan yang dulunya sawah milik warga, sebagian sudah digunakan untuk perumahan dan gudang besi tua.

Menurut Edy Sofyan, Wakil Ketua LPMK Kalijudan, belakangan ini warga mengetahui bahwa tanah mereka sudah memiliki surat tanah baru atas nama orang lain. Tanah mereka telah dijual ke pihak lain tanpa sepengtahuan mereka. Diduga, hal ini melibatkan oknum kelurahan dan BPN Surabaya. Kemunculan dua sertifikat ini memicu polemik.

“Jadi, kami warga di sini menduga tanah ini dijual oleh oknum kelurahan dan pegawai BPN. Senyampang ada bersih-bersih di BPN terkait pagar laut yang disampaikan pak Menteri ATR/BPN, kami juga mendesak oknum-oknum BPN di Surabaya yang telah memperjualbelikan tanah warga juga dibersihkan, karena ini sangat merugikan warga,” jelas Edy Sofyan.

Baca Juga

Terbengkalai Puluhan Tahun, Aset Pemprov DKI Senilai Rp102 Triliun Akhirnya Bersertifikat, Sampai Dapat Rekor MURI

“Warga Kalijudan ini meminta pagar beton yang mengililingi tanah kami itu dibongkar. Hal ini karena menghambat aktivitas warga. Biasanya kalau kami ada acara seperti Agustusan atau kerja bakti, kami bisa melewati jalan yang kini dibangun pagar beton itu. Bahkan mobil PMK yang biasanya bisa lebih cepat lewat sini, harus memutar lebih jauh untuk menuju ke perkampungan Kalijudan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sri Mulyati, warga Kalijudan yang ikut mematoki tanah bersama warga lainnya merasa geram dengan ulah mafia tanah, yang tega telah mencaplok  tanah warga. Karena itu, dia berharap tanah-tanah warga dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya. Sedangkan mereka yang terlibat dalam mafia tanah yang memperjualbelikan tanah warga tanpa sepengetahuan pemiliknya diusut tuntas dan dipenjarakan.

“Kami ingin tanah di sini yang telah dicaplok oleh pihak lain dikembalikan kepada warga. Karena ini tanah adalah hak kami, warisan dari leluhur kami. Surat-surat tanahnya juga ada dan diakui oleh pihak kelurahan. Kami heran kok kemudian ada surat tanah yang baru atas nama orang lain di atas tanah kami. Kami meminta pemerintah khususnya BPN bertanggungjawab soal ini,” ungkap Sri Mulyati. 

Selain mematok tanah, warga juga memasang papan plang pada pintu masuk agar jalan tak lagi diportal dan bisa diakses warga. Karena  jalan tersebut  berasal dari tanah grogol atau kas desa yang diberikan warga untuk jalan umum. (msi/far)