Akhiri Sengketa, KAI Daop 9 Jember Ekseksi Aset Lahan dan Bangunan di Wilayah Probolinggo

Probolinggo, tvOnenews.com - Berdasarkan putusan hukum berkekuatan tetap, Pengadilan Negeri Probolinggo melaksanakan eksekusi aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember yang berlokasi di Jl. KH. Mansyur, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

Pembacaan putusan eksekusi dilakukan langsung oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, Agus Yulianto. Eksekusi aset negara tersebut dilakukan terhadap bangunan seluas 188 meter persegi dan lahan seluas 1.076 meter persegi.

Manager Hukum dan Humasda KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan berdasarkan kesepakatan dalam mediasi oleh pihak Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 20 Januari 2025 antara KAI Daop 9 Jember dengan para pihak yang terlibat, disepakati untuk melaksanakan putusan pengadilan berupa pengosongan aset secara sukarela.

“Proses pembongkaran bangunan dan pengosongan yang berada di lahan KAI itu, sudah dilakukan secara sukarela sejak Senin (3/2) oleh para termohon eksekusi atau penghuni, dan hari ini dilakukan eksekusi secara simbolis dengan serah terima aset, pemagaran, dan pemasangan tanda aset KAI,” katanya. Kamis (6/2/2024).

Lebih lanjut Cahyo menjelaskan, terkait dengan permasalahan aset yang berada di Kecamatan Mayangan setempat, sebelumnya warga yang menempati aset itu bersewa dengan salah satu debitur yang berkontrak dengan KAI Daop 9 Jember.

"Sengketa itu terkait pengelolaan aset dengan lokasi di Jl. KH. Mansyur No. 54 Kelurahan Mangunharjo. Ketika Tahun 2022 kontrak antara debitur dengan KAI Daop 9 Jember selesai, warga yang menempati aset tersebut masih berada di situ tetapi enggan untuk melakukan perjanjian sewa dengan KAI," tambahnya.

Baca Juga

Terbengkalai Puluhan Tahun, Aset Pemprov DKI Senilai Rp102 Triliun Akhirnya Bersertifikat, Sampai Dapat Rekor MURI

KAI Daop 9 Jember langsung melakukan tindakan tegas karena tidak adanya kepastian sewa dari warga yang menempati dengan menawarkan aset sengketa kepada pihak lain. 

"Ironis, ketika KAI Daop 9 Jember sudah mencapai kesepakatan dengan debitur yang baru, warga yang menempati aset setempat tidak mau berpindah dari aset KAI yang sudah disewakan tersebut, bahkan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian sewa antara KAI dengan debitur yang baru," terangnya.

Sementara itu, pengadilan mengabulkan tuntutan KAI Daop 9 Jember agar warga mengosongkan aset yang telah disewakan tersebut, setelah gugatan yang diajukan oleh warga yang menempati lahan selaku penggugat mulai dari pengadilan negeri hingga tingkat banding dan kasasi tidak membuahkan hasil.