Akademisi Hukum Soroti Rencana Perubahan KUHAP, Khawatirkan Tidak Ada Kepastian Hukum

Surabaya, tvOnenews.com - Pakar dan akademisi hukum banyak yang menyoroti terkait rencana perubahan KUHAP. Salah satunya adalah akademisi DR Hery Firmansyah SH.,M.Hum.,MPA CTL, CLA.,CMLC., CCCS. C.Med. Ia berharap pasal yang diubah merupakan yang relevan dan tidak menimbulkan persoalan dalam implementasinya.

Hery mengungkapkan bahwa perubahan pasal jangan hanya untuk mengakomodir kepentingan elite. Ia menilai salah satu isu yang seksi untuk dibahas adalah kewenangan penyidikan serta batasan yang diatur di dalamnya.

"Kita tak ingin pasal yang dibuat hanya untuk mengakomodir kepentingan elite yang kemudian akan menjadi dosa jariyah setelahnya," ujarnya.

Batasan ini kemudian membedakan fungsi dan kerja antar instansi penegak hukum. Hal tersebut sudah diatur secara lugas oleh KUHAP yang masih berlaku dan saat ini sebagai norma hukum positif.

"Ini yang menurut saya pribadi tentunya sudah difikirkan secara arif dan bijaksana dengan matang oleh pembentuk UU saat itu. Dengan alasan agar tidak terjadi overlapping antar tugas penegak hukum dan menghadirkan profesionalitas," ungkapnya.

Hery menambahkan bahwa hal ini membuat suatu iklim penegakan hukum yang menjalankan mekanisme check and balances. Akhirnya bermuara pada kemunculan masalah kesetaraan dalam sistem peradilan pidana yang dijalankan.

Baca Juga

Analisis Yuridis: Legalitas Komunitas Cek Bocek Selesek Reen Sury Dipersoalkan

Secara pribadi, Hery sepakat dengan pasal KUHAP yang diadopsi saat ini. Asas diferensiasi fungsional yang mengatur secara rapi dan sangat profesional penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan pidana yang sifatnya terpadu.

Ia menganggap, bahwa kerja masing-masing penegak hukum ini sesuai dengan fungsinya, bahwa penyidikan ada di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ada di kewenangan ranah kehakiman.

"Semuanya bermuara pada satu tujuan yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Hery belum melihat perlu adanya kewenangan tambahan pada salah satu aparat penegak hukum (APH) karena akan terjadi persoalan baru di ranah praktiknya. Ini akan ada dualisme pandangan yang akan menimbulkan ego sektoral.

Ini akan semakin memperuncing dan merugikan penegakan hukum itu sendiri. Akhirnya, hal ini akan menguntungkan bagi pelaku kejahatan.