Hasil Gugatan Pilkada Magetan, MK Putuskan Pungutan Suara Ulang di 4 TPS

Magetan, tvOnenews.com - Disaat para kepala daerah pemenang Pilkada 2024 telah dilantik menjadi Gubernur, Walikota dan Bupati namun itu tidak terjadi di Magetan Jawa Timur. 

Pasalnya, hasil gugatan sengketa Pilkada Magetan tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) diputuskan bahwa KPU Magetan harus segera melakukan Pungutan Suara Ulang (PSU) di 4 TPS yang bermasalah. 

Putusan PSU ini disampaikan oleh Hakim Ketua MK, Suhartoyo dalam sidang perkara PHPU Nomor 30/ PHPU.BUP-XXIII/2025 yang digelar di Jakarta hari ini, Senin (24/2). 

Dalam sidang putusan tersebut, MK menolak eksepsi termohon dan pihak terkait secara keseluruhan dan mengabulkan sebagian permohonan pemohon. 

Selain itu keputusan KPU Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 terkait hasil Pilbup di 4 TPS yang diduga bermasalah dinyatakan batal oleh MK, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang. 

“PSU akan dilakukan di TPS 001, TPS 004 Desa Kinandang. Kemudian TPS 001 Desa Nguri dan TPS 009 Desa Selotinatah,” ucap Suhartoyo dalam putusannya. 

Baca Juga

DPR Serap Aspirasi Buruh, RUU Ketenagakerjaan Dikebut

Sementara itu menanggapi putusan MK bahwa KPU Magetan harus menggelar PSU, Nur Salam anggota Komisioner KPU Propinsi Jawa Timur membenarkan dan kini masih menunggu informasi lanjutan dari KPU RI. 

“Yang jelas hari ini baru pembacaan putusan ya oleh MK, kita nanti baru akan menerima amar putusan itu melalui KPU RI, diantaranya tindak lanjut atas PSU itu ya,” terang Nur Salam saat menghadiri giat KPU Kota Madiun yakni forum diskusi dan penyusunan laporan evaluasi pemilihan th 2024 di Hotel Aston. 

Nur Salam mengatakan untuk mekanisme pelaksanaan PSU di Magetan tersebut pihaknya masih menunggu arahan dari KPU RI. Tak hanya logistik namun juga perlu disiapkan SDM dari petugas KPPS termasuk nanti mekanismenya. 

Persiapan ini harus segera dilakukan menyusul dalam amar putusan MK, PSU harus segera digelar oleh KPU Magetan terhitung 30 hari sejak putusan dibacakan. Meskipun hanya empat TPS namun tidak boleh dianggap gampang. 

“Kami rasa dengan jumlah TPS yang ada sih cepat, tetapi yang utama tidak hanya tehnisnya tetapi bagaimana mekanisme dan regulasi kita butuh kordinasi dengan KPU RI termasuk kapan tanggal pelaksanaan,” imbuhnya.