Bersama Lima Asosiasi Kepelabuhanan, Kadin Jatim Tolak SKB Pembatasan Operasional Angkutan Barang Saat Arus Mudik

Surabaya, tvOnenews.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Dirjen dan Korlantas Polri tentang pengaturan lalu lintas angkutan lebaran 2025/1446 H terus menuai protes dari sejumlah kalangan pengusaha.

Salah satu isi SKB yang diprotes adanya pembatasan operasional angkutan barang selama 16 hari, mulai tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025.

Kali ini, protes ditegaskan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak, Kody Lamahayu, Ketua Indonesian National Shipowners’s Association (INSA) Surabaya Stenven Lasawengan, Ketua Gabungan Importir Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Timur, Bambang Sukadi, Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) Jawa Timur Isdarmawan Asrikan, dan Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder (ALFI) Jawa Timur Sebastian Wibisono di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Kamis (13/3/2025) malam.

Kadin Jatim menilai, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam SKB tersebut terkesan “sembrono” tanpa ada kajian yang mendalam. Karena jika operasional kendaraan diliburkan selama 16 hari, maka dipastikan akan mengganggu roda perekonomian dan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi pelaku usaha. Untuk itu, Kadin Jatim meminta pemerintah untuk memberikan diskresi karena sejauh ini kondisi lalu lintas di Jawa Timur cukup aman dan tidak pernah terjadi kemacetan yang cukup parah.

“Harus ada kajian karena kami menilai selama ini pemerintah mengeluarkan regulasi tanpa ada kajian. Ada banyak kebijakan yang terkesan kontroversi yang justru mengganggu target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan. Dan menurut saya itu terlalu sembrono. Harus ada blueprintnya atau ada peta jalannya karena urusannya nanti ekspor-impor. Dan pengusaha seharusnya dilibatkan. Jangan asal putus tanggung jawab,” ujar Adik Dwi Putranto.

Menurutnya, ini adalah libur terlama sejak kepemimpinan Presiden Soeharto. Padahal kondisi infrastruktur saat ini jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apalagi dengan tersambungnya jalur tol dari Jakarta hingga Banyuwangi dan Jalur Lintas Selatan (JLS). Praktis, arus lalu lintas di Jawa Timur bisa dipastikan aman dan tidak akan mengalami kemacetan yang cukup parah. Sehingga meliburkan operasional kendaraan niaga selama 16 hari adalah kebijakan yang sangat bertentangan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen yang dicanangkan pemerintah.

Baca Juga

DPRD Surabaya Dukung Larangan Pungli RT/RW, Tapi Ingatkan Tak Cukup Hanya Surat Edaran