Tolak Pembatasan Operasi 16 Hari, Gabungan Sopir-Pengusaha Truk di Banyuwangi Ancam Blokade Jalan

Banyuwangi, tvOnenews.com – Setelah sempat dicegat dan dilarang masuk, sejumlah sopir dan pengusaha truk menggelar aksi di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, Kamis (20/3). Mereka menolak aturan pembatasan operasional kendaraan logistik selama 16 hari.

Massa berasal dari perwakilan Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), Persatuan Sopir Truk Indonesia (PSTI), dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO). Mereka menilai aturan tersebut merugikan sektor logistik.

Pembatasan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Dirjen dan Kakorlantas, yang melarang kendaraan barang dengan sumbu tiga atau lebih beroperasi sejak 24 Maret hingga 8 April 2025.

Kendaraan yang terkena aturan ini termasuk truk bermuatan galian, tambang, serta bahan bangunan. Namun, kendaraan pengangkut BBM, bahan pokok, hewan ternak, barang khusus dengan izin kepolisian dan ekspor-impor mendapat pengecualian.

Ketua DPC APTRINDO Banyuwangi, Slamet Barokah, menilai aturan ini terlalu lama dan berdampak besar pada ekonomi pekerja logistik.

“Kami menuntut pembatasan cukup enam hari saja, H-3 dan H+3 Lebaran, karena 16 hari terlalu lama,” ujar Slamet.

Baca Juga

Ratusan Mahasiswa UINSA Kembali Gelar Aksi Duduki Rektorat Tolak Achamad Muzakki Jadi Rektor

Menurutnya, aturan ini membuat sopir, pengusaha truk, dan buruh bongkar muat kehilangan pekerjaan selama hampir dua pekan. Karena tidak semua sopir dan pekerja membawa bahan logistik yang diperbolehkan menyeberang di pelabuhan.

“Kalau pembatasan hanya beberapa hari, kami bisa maklum. Tapi kalau 16 hari, kami harus berhenti total dan rugi besar,” tegas Slamet.

Slamet menegaskan aksi ini baru awal. Jika tidak ada perubahan kebijakan, mereka siap menggelar demonstrasi lebih besar.

Saat aksi damai, perwakilan sopir dan pengusaha truk telah bertemu perwakilan Pemkab Banyuwangi, GM Pelindo, KSOP, dan Dishub. Namun, mereka mengaku keputusan ada di pemerintah pusat.

“Kami pastikan akan menutup akses jalan nasional jika tuntutan kami tidak didengar,” tutup Slamet. (hoa/hen)