Walikota Surabaya Segel Gudang CV Sentosa Seal yang Tahan Ijazah Karyawan

Surabaya, tvOnenews.com — Pemerintah Kota Surabaya, melalui Satpol PP, melakukan penyegelan terhadap gudang milik CV Sentosa Seal yang terletak di Komplek Pergudangan Suri Mulya, Margorejo, Selasa (22/4). Penyegelan dilakukan setelah perusahaan tersebut terbukti tidak mengantongi Tanda Daftar Gudang (TDG), yang merupakan salah satu kewajiban bagi perusahaan yang mengelola gudang.

Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, memimpin langsung proses penyegelan yang juga diawasi ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Dalam keterangan pers yang disampaikan di lokasi, Eri Cahyadi menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari pengecekan izin yang dilakukan oleh pihak Pemkot Surabaya.

"CV Sentosa Seal hanya memiliki SKRK tahun 2012 dan IMB tahun 2013, namun tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG)," tegas Eri Cahyadi di hadapan wartawan.

Proses penyegelan ini berlangsung lancar tanpa ada perlawanan dari karyawan maupun pemilik gudang, Jan Hwa Diana. Penyegelan ini didasarkan pada Pasal 3 Permendag RI Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, yang mengharuskan setiap perusahaan yang mengelola gudang untuk memiliki TDG.

Lebih lanjut, Walikota Eri Cahyadi menjelaskan bahwa dalam Pasal 4 Permendag tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar, termasuk penutupan gudang dan denda.

"Sanksi lainnya juga bisa berupa pembekuan TDG atau bahkan pencabutan izin di bidang perdagangan. Kami berkomitmen untuk menegakkan aturan yang ada, serta melindungi hak-hak pekerja di Surabaya," ujar Eri Cahyadi.

Baca Juga

Minta Tegas Bertindak, Dedi Mulyadi Sebut Nyali Satpol PP Cerminan Keberanian Kepala Daerah

Walikota Surabaya juga mengimbau agar para pengusaha di Kota Surabaya untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku agar tidak menghadapi masalah serupa di kemudian hari.

Penyegelan gudang ini menjadi bukti nyata Pemkot Surabaya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan setiap aktivitas perdagangan dan usaha di wilayahnya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. (zaz/hen)