Duh! Akses Jalan Ditutup, Aktifitas Ekonomi Warga Tiga Desa di Gresik Terganggu

Gresik, Jawa Timur- Akibat Infrastruktur jalan penghubung atau lebih dikenal dengan jalan poros desa (JPD) di wilayah Kecamatan Manyar barat minim perhatian pemerintah daerah, membuat warga di Desa Ngampel, Pejangganan, dan Morobakung mengalami kesulitan beraktifitas terutama aktifitas ekonomi.

Selain disebabkan akses jalan penghubung desa yang berukuran sempit dan kerap terjadi kemacetan, jika ada dua kendaraan roda empat yang melintas bertemu di satu titik dari arah berlawanan. Apalagi warga tidak mengizinkan jalan lingkungan untuk dilalui kendaraan roda empat, karena selain sempit juga membahayakan warga sekitar.

Ironisnya meskipun sering kali dikeluhkan warga karena permasalahan jalan sudah puluhan tahun belum terpecahkan. Namun hingga kini belum ada tindakan dari pemerintah. Akibatnya, jika ingin masuk ke salah satu desa, warga terpaksa melalui jalan lingkungan Desa Sembayat.

"Selama ini akses jalan masuk tiga desa itu melalui pasar Desa Sembayat, tapi di jam-jam pasar beroperasi, pengendara roda 4 tidak bisa lewat, akhirnya lewat gang sebelahnya, sehingga ini sangat menghambat ekonomi warga tiga desa," kata Anwar, salah satu warga setempat.

Dikatakan Anwar, Masyarakat pun meminta pemerintah baik eksekutif maupun legislatif mencarikan solusi terbaik. Bahkan, sejumlah usulan telah disampaikan warga kepada salah satu Anggota Komisi II DPRD Gresik M Syahrul Munir dalam Reses bersama warga dan tokoh desa Manyar Barat. 

Warga menawarkan beberapa alternatif, diantaranya membangun jalan akses penghubung Desa Ngampel menuju Desa Gumeno, jalan penghubung Desa Ngampel menuju Desa Tanggulrejo, dan Desa Ngampel menuju Desa Sumberejo. Terakhir tetap melewati Pasar Desa Sembayat, namun dengan penataan kuasa jalan. 

Baca Juga

Percepat Pemulihan Akses, Kapolri Pantau Pembangunan Jembatan Bailey di Sumbar

"Jadi sudah kita sampaikan, ada beberapa alternatif diantaranya tetep lewat Pasar Desa Sembayat dengan pelebaran jalan, kita yakin kalau pemerintah legislatif dan eksekutif serta pemerintah desa bisa kompak, penataan ini akan terwujud," beber Anwar.

Menanggapi keresahan warga, Anggota Komisi II DPRD Gresik M Syahrul Munir mengatakan, keterbatasan akses jalan poros desa (JPD) menjadi hambatan perkembangan ekonomi masyarakat di Manyar Barat, khususnya di tiga desa. Karena itu penataan jalan penghubung harus segera terealisasi.

Politisi PKB asal pantura itu berjanji akan mendorong pemerintah agar menaikkan status kelas jalan yang menghubungkan tiga desa dengan diubah menjadi kelas jalan kabupaten. Sehingga alokasi anggaran untuk perbaikan jalan poros tersebut semakin maksimal.

"Sebagaimana pengalaman pola penganggaran yang sudah berlaku, maka perhatian dan konsentrasi alokasi anggaran jalan poros desa cenderung lebih minimalis dibandingkan dengan jalan Kabupaten. Oleh karena itu, status kelas jalan harus diubah menjadi kelas jalan Kabupaten," terangnya.

Syahrul menambahkan, usulan warga yakni dengan membebaskan lahan yang sudah berdiri bangunan rumah sepanjang kurang lebih 100 meter yang selama ini dinilai menghambat akses masuk ke 3 desa tersebut dinilai lebih efektif dan hemat anggaran. 

"Kita belum sampai pada tahap penganggaran apalagi sampai eksekusi.  Akses jalan ini adalah harapan warga dari dulu yang tak kunjung terealisasi hingga kini, "pungkasnya. (M. Habib/rey)