Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Putusan Pengadilan Tak Berlaku Surut, Begini Penjelasan Pakar Hukum

Surabaya, tvOnenews.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya DR Hufron SH MH, menanggapi laporan yang dilakukan Presiden ke 7 RI Joko Widodo ke Polda Metra Jaya, terkait dugaan ijazah palsu miliknya merupakan langkah tepat.

Apalagi laporan ini dilakukan setelah tidak menjabat sebagai Presiden RI. Selain itu, Hufron juga menyebut apapun hasil keputusan pengadilan terkait asli atau tidaknya ijazah Jokowi tidak berimplikasi kepada semua kebijakan selama menjadi kepala daerah dan kepala negara.

“Pak Jokowi memiliki hak untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya jika ada tindakan yang dianggap merugikan. Misalkan nama baik Pak Jokowi terkait dengan adanya dugaan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Menurut saya bisa dugaan pencemaran nama baik, bisa fitnah, bisa kemudian dugaan menyebarkan berita bohong atau hoax,” ungkap  Hufron.

Mengapa kasus ini tidak dilaporkan saat menjadi Presiden tapi dilapor setelah tidak menjadi Presiden RI, pakar Hukum Tata Negara yang juga Konsultan Hukum ini menegaskan, hal ini lebih baik jika Jokowi tidak  menjabat Presiden agar aparat penegak hukum ini bisa bekerja secara objektif dan tidak memihak.

“Biar transparan diproses hukumnya, gitu. Bisa fair play karena tidak pada posisi sebagai Presiden tetapi sebagai warga negara biasa,” tukasnya. 

“Lantas apa implikasinya? Pertama kalau (laporan) ini nanti diproses hukum, penyelidikan dan penyidikan, sampailah kemudian di persidangan, jika ternyata betul ijazah Pak Jokowi ternyata asli seperti yang diklarifikasi oleh Rektor UGM, tentu terlapor pasal pencemaran nama baik, fitnah atau menyebarkan berita bohong,” jelas Hufron, saat ditemui di kantornya di kawasan Ngagel, Surabaya.

Baca Juga

Pertamina Tegaskan Isu Kenaikan Harga BBM Tidak Benar, Masyarakat Dihimbau Bijak dan Tak Panik

Kedua, lanjut Hufron, jika sebaliknya nanti di persidangan ternyata bahwa dugaan ijazah palsu Pak Jokowi terbukti bahwa itu palsu, tentu ada dalam konteks Hukum Administrasi itu berlaku prinsip bahwa asas keabsahan  tindakan tata usaha negara.  

“Jadi, ijazah Pak Jokowi itu baru dinyatakan palsu apabila ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan sejak (putusan pengadilan) itu kedepannya maka tidak bisa digunakan lagi karena ijazahnya palsu,” paparnya.