GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Tolak Nyawiji dengan Kubu M Taufiq

PSHT pusat Madiun tegas menolak keinginan untuk bergabung (Nyawiji) dengan kubu M Taufik seperti yang banyak beredar di tayangan media sosial. 
Senin, 19 Mei 2025 - 10:56 WIB
Persaudaraan Setia Hati Terate
Sumber :
  • tim tvone - tim tvone

Madiun, tvOnenews.com - Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) pusat Madiun tegas menolak keinginan untuk bergabung (Nyawiji) dengan kubu M Taufik seperti yang banyak beredar di tayangan media sosial. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Tono Suharyanto Ketua Harian PSHT saat apel kesiapan Pamter jelang suro 2025, di halaman Padepokan Agung PSHT, Kota Madiun, Minggu (18/05). 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kami seluruh pengurus dan warga Persaudaraan Setia Hati Terate daerah khusus pusat Madiun Jawa Timur secara tegas menolak keinginan Nyawiji saudara Muhamad Taufiq dan kelompoknya," ucap Tono Suharyanto tegas saat membacakan pernyataan sikap penolakan. 

Bahkan, pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh juru bicara Humas PSHT, Nahlil Ghufron di Krida Satria Tama, Padepokan Pusat PSHT, Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Taman Kota Madiun, Senin (19/5).

Sejumlah alasan penolakan nyawiji juga disebutkan, diantaranya : 

Secara de jure legalitas badan hukum PSHT telah sah dan tuntas sejak 14 Februari 2022 berdasarkan pendaftaran resmi di Sistem Administrasi Badan Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU_001626. AH.01.07 Tahun 2022. 

“Kementrian Hukum dan HAM juga telah mencabut badan hukum PSHT milik kelompok Muhammad Taufik yang sebelumnya terdaftar pada 26 September 2019,” kata Ghufron. 

Pernyataan hukum tersebut diperkuat dengan surat dari kantor Wilayah Hukum Provinsi Jawa Timur dan penolakan pemulihan eksekusi melalui putusan PTUN yang dinyatakan telah kadaluarsa. 

Mahkamah Agung melalui melalui putusan peninjauan kembali Nomor : 50 PK/ TUN/2022 juga telah menetapkan Issoebijantoro sebagai pemegang hak merek PSHT dan Setiap Hati Terate untuk kelas 41. 

Secara de facto, PSHT juga telah menjelaskan bahwa M Taufiq pada parapatan luhur tahun 2021 telah diberhentikan dari keanggotaan PSHT untuk selamanya. Hal itu juga ditindaklanjuti dengan keputusan dewan pusat tanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya menetapkan pemberhentian M Taufiq dari anggota organisasi PSHT.

Alasan berikutnya karena organisasi yang dipimpin M Taufiq dianggap memiliki perbedaan visi misi, ajaran, adat tradisi dan aturan dengan PSHT yang dipimpin R Moerdjoko sebagai Ketua Umum dan Issoebiantoro sebagai Ketua Dewan Pusat, yang merupakan penerus PSHT yang didirikan oleh Ki Hadjar Hardjo Oetomo pada tahun 1922.

Tidak hanya itu, secara hukum, Ghufron menyampaikan bahwa PSHT di bawah kepemimpinan Ketua Umum R Moerdjoko dan Ketua Dewan Pusat Issoebiantoro diakui pemerintah secara sah.

"Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Ketua Umum Drs. R Moerdjoko HW dan Ketua Dewan Pusat Kang Mas H. Issoebiantoro SH memiliki legalitas hukum dari pemerintah, dengan nomor AHU-nya dan HAKI 41 tentang lambang PSHT dan Nama Setia Hati Terate,” lanjut Ghufron. 

Meski ditolak, Gufron menghimbau untuk warga PSHT yang saat ini mendukung M Taufiq dan berkeinginan bergabung kembali dengan PSHT baik secara pribadi, dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, PSHT memohon kepada pemerintah agar tidak memfasilitasi seluruh kegiatan kelompok yang mengatasnamakan PSHT tanpa seizin PSHT dengan ketua Umum Drs R Moerdjoko HW dan Ketua Dewan Pusat H. Issoebiantoro SH.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Terkait aset PSHT yang telah dikuasai oleh kelompok Muhammad Taufik, pihaknya jg akan segera melakukan pengamanan aset secara hukum. 

“Kami juga akan segera lakukan upaya hukum untuk memperjelas kepemilikan aset ini,” pungkas Ghufron. (men/hen)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

BYD mampu mengungguli sejumlah merek Jepang yang selama ini dikenal memiliki pasar kuat di Tanah Air, seperti Suzuki, Mitsubishi Motors, hingga Honda.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.

Trending

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT