September 2025, Banyuwangi Ditunjuk Jadi Piloting Digitalisasi Bansos Nasional

Banyuwangi, tvOnenews.com – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai piloting program Bantuan Sosial (Bansos) berbasis digital. Program yang dicanangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) beserta sejumlah kementerian dan badan itu, merupakan portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) yang adaptif.

Hal tersebut diungkapkan dalam rapat terbatas antara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani beserta Tim Digitalisasi Bansos saat bertemu di Banyuwangi, pada Jumat (18/07).

Mereka terdiri dari Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB Cahyono Tri Birowo, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Tubagus Nugraha, Principal Expert Government Technology dari DEN Rahmat Danu Andika, serta tim teknis dari Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial.

Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB Cahyono Tri Birowo menyampaikan ada sejumlah indikator mengapa lintas kementerian menyepakati Banyuwangi yang langsung ditunjuk sebagai piloting digitalisasi bansos ini.

“Kesiapan Banyuwangi dapat dilihat dari rekam jejak proses transformasi digital pemerintahannya selama ini, termasuk indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang sangat baik, serta komitmen pemimpin daerahnya yang tinggi,” ungkap Cahyono yang memimpin kunjungan tim digitalisasi bansos tersebut.

Digitalisasi Bansos tersebut, papar Cahyono, merupakan ikhtiar pemerintah untuk membangun Digital Public Infrastruktur (DPI). Data digital yang akan diolah meliputi identitas kependudukan digital, data biometrik untuk autentikasi, dan SPLP sebagai data exchange platform.

Baca Juga

Jangan Sampai Salah Paham, Ini Arti Desil 1–10 dan Cara Cek Status Bansos Pakai NIK KTP

“Melalui portal ini, masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara mandiri dan aman. Data yang akan kita gunakan adalah lintas kementerian dan lembaga, berbagi data lintas sektor,” terang Cahyono.

Principal Expert Government Technology DEN Rahmat Danu Andika menambahkan kalau tahun ini pemerintah akan memulai penargetan parlinsos. Masyarakat nantinya bisa mengakses langsung untuk mendapatkan bantuan dengan autentikasi yang reliable. Permintaan bantuan yang masuk akan diolah dengan sistem seleksi yang dapat mengotomasi proses seleksi dan transparan bagi masyarakat.

“Dengan portal ini nantinya tidak ada lagi cerita bansos salah sasaran dan tidak tepat guna. Untuk itulah, di piloting ini kita sangat membutuhkan keterbukaan pemikiran kepala daerah dan juga semangat bersama untuk mencoba cara baru. Banyuwangi yang sangat pas untuk memulai project ini," ungkap Rahmat.