Menko Pangan dan Gubernur Jatim Bahas Percepatan KDKMP dan Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Timur

Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional di Bidang Pangan

Rangkaian kunjungan diakhiri dengan rapat konsolidasi program prioritas nasional bidang pangan di Kantor Sekretariat Daerah Jawa Timur. Rapat tersebut membahas pelaksanaan dan percepatan program Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis serta penguatan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.

Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, Wamen Desa Ahmad Riza Patria, Wamendagri Bima Arya, serta para kepala daerah se-Jawa Timur.

Dalam rapat itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan capaian dan hambatan pelaksanaan program di wilayahnya. Hingga saat ini, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur telah beroperasi sebanyak 68 unit, sementara yang sudah berbadan hukum mencapai 8.494 unit di 38 kota dan kabupaten. 

"Bupati, Wali kota siap melakukan percepatan dengan beberapa catatan. Ini posisinya progres dari 38 kabupaten/ kota posisinya baik KDMP maupun KKMP. Kami ingin menyampaikan kendalanya, pertama permodalan, 99 persen KDKMP merupakan koperasi baru dengan rata-rata permodalannya di bawah 2 juta, sehingga untuk pengembangan usaha diperlukan penguatan modal," ungkap salah satu hambatan pelaksanaan program KDKMP.

Selain itu hambatan lainnya berupa skema pembayaran, regulasi, dan profit sharing antara KDKMP dengan desa alokasi minimal 20 persen. 

Khofifah memaparkan sejumlah rekomendasi solusi yang dapat dijadikan acuan agar pelaksanaan KDKMP di provinsi Jawa Timur dapat dipercepat. 

Baca Juga

Gaungkan MBG Tetap Berjalan, Ribuan Massa Gelar Aksi Damai di DPRD Kota Probolinggo

“Diperlukan perlakuan khusus bagi KDKMP, seperti akses CSR perbankan, penyesuaian regulasi agar tidak mematikan usaha lokal, serta peran aktif Satgas untuk harmonisasi aturan,” ujar Khofifah.

Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jawa Timur telah menjangkau 1,91 juta penerima manfaat, yang meliputi balita, pelajar, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui. Saat ini, sebanyak 714 Sentra Pemenuhan Pangan Gizi (SPPG) beroperasi dengan dukungan 16.930 petugas. Khofifah menilai masih perlu dilakukan pemetaan lokasi agar distribusi SPPG tidak menumpuk pada wilayah tertentu, serta perlunya penguatan Satgas MBG di tingkat daerah.

Dari sisi ketahanan pangan, Jawa Timur berada dalam kategori “sangat tahan” dengan Indeks Ketahanan Pangan sebesar 83,86. Produksi beras di provinsi ini mencapai 9,27 juta ton atau 17,4 persen dari total nasional, dengan surplus sebesar 6,73 juta ton atau 147,7 persen dari kebutuhan. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2025 juga mengalami kenaikan menjadi 114,45, didorong oleh meningkatnya harga komoditas seperti gabah, cabai rawit, dan jagung.