Gubernur Khofifah bersama Tiga Menteri Satukan Langkah Percepat Program Rumah Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Jatim

Sebagai bentuk komitmen, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah membangun Sistem Informasi Data RTLH yang berfungsi memastikan penyaluran bantuan perumahan berjalan terintegrasi, akurat, dan transparan. Sistem ini memfasilitasi seluruh tahapan mulai dari pengajuan calon penerima, verifikasi lapangan, hingga penetapan penerima manfaat.

“Hingga kini, sistem tersebut telah merekam 94.515 data, dengan tingkat validasi mencapai 96 persen. Dengan basis data yang kokoh, diharapkan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat perencanaan program perumahan di Jawa Timur pada masa mendatang,” tutur Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah menekankan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi berganda (multiplier effect) karena turut menggerakkan sektor lain seperti konstruksi, material bangunan, tenaga kerja, dan UMKM. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak mulai dari bupati/wali kota, perbankan, pengembang, kontraktor, akademisi, hingga media untuk bersama-sama memperkuat kolaborasi.

“Mari kita jadikan sosialisasi hari ini bukan sekadar seremoni, melainkan titik awal bagi percepatan penyaluran program yang benar-benar terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ajaknya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menggerakkan ekosistem pembiayaan perumahan rakyat.

“Program KUR Perumahan dan FLPP memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semoga sosialisasi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat ekonomi rakyat, khususnya di Jawa Timur,” katanya.

Baca Juga

Cegah Penyakit Jantung Sejak Dini, RSUP Kemenkes Surabaya Soroti Faktor Risiko dan Pembiayaan

Menteri PKP Maruar juga mengajak sinergi lintas sektor memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan rakyat, serta mendorong agar Jatim menjadi provinsi terbesar kedua dalam urusan penyerapan rumah subsidi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk aktif mendukung pelaksanaan program tiga juta rumah yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

“Ini adalah program unggulan, dan beliau (Presiden) menginginkan agar program yang pro-rakyat, karena melihat kenyataan ada rakyat yang tidak memiliki rumah,”ujarnya. (hen)