Wali Kota Probolinggo Geram, Truk dan Bus Besar Masih Terobos Jalur Kota

Probolinggo, tvOnenews.com – Pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bertonase besar di wilayah Kota Probolinggo terus terjadi. Truk dan bus besar masih kerap melintasi jalur tengah kota yang jelas bukan peruntukkannya, khususnya di sepanjang Jalan Panglima Soedirman hingga Jalan Sukarno Hatta dan sebaliknya.

Kondisi ini memicu keresahan warga sekaligus kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas. Padahal, pos pantau di Randupangger dan rambu larangan sudah terpasang, dan aturan pembatasan jalur bagi kendaraan besar telah lama diberlakukan.

Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Probolinggo, dr. H. Aminuddin, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah konkret. Pemkot tidak tinggal diam terhadap pelanggaran yang terus berulang.

“Saya sudah memerintahkan jajaran terkait (Dishub dan Satpol PP), khususnya tim yang membidangi komunikasi publik, untuk segera melakukan koordinasi dan komunikasi terkait persoalan ini,” ujar Aminuddin, Senin (2/1/2026).

Ia menambahkan, sejumlah persoalan sebenarnya telah disampaikan dan ditindaklanjuti langsung di lapangan. Namun, pelaksanaan teknis di lapangan tetap harus dijalankan secara konsisten oleh instansi yang memiliki kewenangan.

“Petugas terkait harus segera menindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing,” tegasnya.

Baca Juga

Kisah Mantan Guru Bergaji Rp1 Juta yang Kini Bekerja di Jepang

Tak hanya soal kendaraan besar yang masuk jalur kota, Wali Kota juga menyinggung persoalan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Ketertiban dan keamanan kota merupakan tanggung jawab bersama, terlebih saat ini Kota Probolinggo tengah berbenah untuk peningkatan kualitas pelayanan dan kenyamanan masyarakat.

“Keamanan dan ketertiban Kota Probolinggo harus dijaga dan dirawat bersama. Kita sedang bersolek untuk kemajuan masyarakat,” terangnya.

Aminuddin menilai tidak tepat jika muncul anggapan bahwa Pemkot seolah tidak mengambil langkah atau respons. Kepentingan publik tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Kami meminta bukan sekadar pernyataan, tetapi pemahaman utuh terhadap proses yang sedang berjalan serta koordinasi yang lebih objektif ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, Rohman, salah satu warga Kota Probolinggo, menilai persoalan utama terletak pada lemahnya penindakan di lapangan. Oleh karena itu, penting adanya ketegasan aparat tanpa pandang bulu.

“Kota Probolinggo butuh petugas yang berani dan tegas. Kalau memang terbukti melanggar aturan, harus diberi sanksi,” ujarnya.