Tanggapi Isu Global Tak Menentu, Pemkab Nganjuk Terapkan WFH dan Batasi BBM Kendaraan Dinas

Nganjuk, tvOnenews.com - Ketidakpastian kondisi global yang berdampak pada ekonomi dan energi mulai direspons Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk dengan langkah efisiensi. Salah satunya melalui kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas.

Hal ini disampaikan Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi saat memimpin apel akbar ASN di stadion Anjuk Ladang Nganjuk, Senin (30/03).

Kebijakan WFH direncanakan berlaku satu kali dalam sepekan dan akan dimulai 1 April 2026 mendatang. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menekan mobilitas pegawai sekaligus menghemat penggunaan energi di tengah situasi global yang belum stabil.

Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan bahwa kebijakan ini masih bersifat fleksibel dan akan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik. 

“Pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. WFH hanya diterapkan masing-masing OPD satu kali dalam sepekan,” ujarnya.

Bupati Marhaen menegaskan bahwa kebijakan WFH bukan sekadar langkah administratif, melainkan bagian dari strategi efisiensi energi di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan bahan bakar. 

Baca Juga

Dua ASN Pajak Jadi Tersangka Kasus Ekspor Pulp, Purbaya Beri Peringatan Keras

“Setiap instansi harus mampu beradaptasi dengan pola kerja yang lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Selain itu, Pemkab Nganjuk juga mulai memberlakukan pembatasan penggunaan BBM untuk kendaraan dinas. Setiap ASN  diminta untuk menggunakan sepeda ontel jika berangkat menuju kantor dinas yang mereka tuju, agar konsumsi bahan bakar secara lebih ketat dan terukur.

"Jadi, untuk ASN yang jarak rumahnya dengan kantor dekat, kalau bisa menggunakan sepeda ontel," ucap Marhaen.

Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kenaikan harga energi global serta upaya efisiensi anggaran daerah. Penggunaan kendaraan dinas juga diimbau hanya untuk kepentingan operasional yang benar-benar mendesak.

“Efisiensi ini penting agar anggaran bisa dialihkan ke program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat,” tambahnya.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan stabilitas keuangan daerah tetap terjaga, sekaligus memberikan contoh pengelolaan energi yang bijak di tengah tantangan global. (kso/hen)