Masyarakat Demo Pemkab Jombang Tolak Anggaran Seragam DPRD Rp500 Juta, Pemda: Sudah Dianggarkan

Jombang, tvOnenews.com – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pemerintah Kabupaten Jombang, Selasa (7/4). 

Mereka menuntut agar pemerintah daerah menghentikan pengadaan seragam bagi anggota DPRD setempat yang nilainya mencapai Rp500 juta.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin tertekan. Massa menilai pengadaan seragam dewan tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang saat ini tengah digaungkan di berbagai daerah di Indonesia.

Aksi dimulai dengan long march dari Jalan Wahid Hasyim menuju kantor Pemkab Jombang. Setibanya di lokasi, massa langsung menggelar orasi di depan gerbang kantor pemerintah daerah. Mereka juga membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan penghentian anggaran seragam dewan.

Koordinator lapangan aksi Joko Fatah Rochim menilai anggaran seragam tersebut terlalu besar dan tidak berpihak pada kondisi masyarakat saat ini. Ia menyebut, selain anggaran seragam, berbagai fasilitas lain yang diterima anggota dewan juga dinilai membebani keuangan daerah.

“Persoalan seragam itu sangat besar tiap tahun. Belum fasilitas-fasilitas lain yang juga besar. Sementara masyarakat terus dipajaki. Kami minta kepada bupati agar ini tidak disetujui dan dihentikan,” ujarnya.

Baca Juga

Kebakaran Hebat Hanguskan Ruko Travel Haji dan Toko Oleh-Oleh di Mojoagung Jombang, Kerugian Capai Rp250 Juta

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak perlu ragu mengambil sikap tegas terhadap DPRD. Menurutnya, alasan konstituen yang kerap digunakan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat yang saat ini sedang kesulitan secara ekonomi.

“Sekarang masyarakat menjerit, harga kebutuhan meningkat. Dampaknya luar biasa. Harusnya anggaran seperti ini dihentikan,” tegas Joko.

Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo menyampaikan bahwa anggaran seragam anggota DPRD telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tahun 2026.

“Itu sudah teranggarkan dalam DPA SKPD masing-masing. Untuk menyikapi hal tersebut, nanti kita serahkan kepada pengguna anggaran, dalam hal ini anggota dewan,” katanya.

Meski demikian, massa FRMJ menegaskan akan kembali menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar apabila pemerintah daerah tidak memenuhi tuntutan mereka, yakni membatalkan anggaran seragam DPRD tersebut.