BPJS Kesehatan Nonaktifkan Peserta, Buruh PT Pakerin Demo di Mojokerto

Surabaya, tvOnenews.com - Ratusan buruh pabrik PT Pakerin menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Mojokerto di Jalan Empu Nala, Kecamatan Magersari, Selasa (7/4/2026). Aksi tersebut dipicu oleh penonaktifan massal kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinilai merugikan para pekerja.

Dalam aksi itu, para buruh datang dengan menggunakan mobil komando dan melakukan orasi secara bergantian di depan kantor BPJS Kesehatan di Jalan Empu Nala, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.

Mereka memprotes sistem penjamin BPJS Kesehatan yang dianggap diskriminatif dan tidak berpihak pada pekerja penerima upah. Sebab, sejak sepekan terakhir, kepesertaan BPJS Kesehatan buruh PT Pakerin dinonaktifkan sehingga para pekerja tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Kondisi ini menimbulkan kecemasan, mengingat layanan kesehatan menjadi kebutuhan dasar bagi buruh dan keluarganya.l

Para buruh menduga penonaktifan tersebut terjadi akibat keterlambatan pembayaran iuran oleh pihak perusahaan. Meski demikian, pihak perusahaan disebut siap melakukan pembayaran secara bertahap. Oleh karena itu, buruh mendesak agar BPJS Kesehatan segera mengaktifkan kembali status kepesertaan mereka.

Ketua PC SPAI FSPMI Mojokerto, Eka Hernawati, menegaskan pihaknya datang untuk menuntut hak buruh agar dapat kembali mengakses layanan kesehatan.

“Pasca penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan ini, menyebabkan para buruh PT Pakerin tidak dapat mengakses layanan kesehatan gratis. Padahal banyak buruh yang sedang berobat,” ujar Eka.

Baca Juga

Resmi! Kemnaker Umumkan Aturan BSU 2026, Bantuan Rp900 Ribu Cair November–Desember

Setelah melakukan orasi, sejumlah perwakilan buruh dan anggota serikat pekerja FSPMI diperbolehkan masuk untuk melakukan dialog dengan pihak BPJS Kesehatan. Dalam audiensi tersebut, pihak BPJS Kesehatan menyatakan telah berkoordinasi dengan manajemen perusahaan terkait.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Mojokerto, Titus Sri Hardianto, menyebutkan bahwa proses pengaktifan kembali kepesertaan menjadi kewenangan BPJS Kesehatan pusat.

“Kantor Cabang tidak mempunyai kewenangan untuk membuka biling. Tugas kami hanya meneruskan permohonan dari perusahaan PT Pakerin ke kantor pusat, dengan sejumlah persyaratan,” tegas Titus.

Karena belum mendapatkan hasil yang memuaskan, para buruh dan anggota serikat pekerja FSPMI kemudian melanjutkan aksi unjuk rasa ke kantor BPJS Kesehatan Jawa Timur di Surabaya.