Bareskrim Sita Pabrik Pemurnian Emas di Sidoarjo, Operasional Dihentikan dalam Kasus Tambang Ilegal dan TPPU

Menurut penyidik, praktik ilegal tersebut diduga berlangsung secara berkelanjutan sejak 2019 hingga 2025. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan emas hasil tambang ilegal diduga kembali digunakan untuk membeli emas serupa sehingga membentuk rantai kejahatan yang terus berputar.

"Pengembangan penyidikan masih terus dilakukan untuk menyasar seluruh pihak yang terlibat dalam rantai kejahatan ini. Tidak hanya penambang dan penampung, tetapi juga pihak-pihak yang diduga membantu proses pengolahan maupun penyamaran hasil tindak pidana melalui pencucian uang," tegas Ade.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain proses pidana, penyidik juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

Bareskrim menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan. Penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta menghitung potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari perkara tersebut.

"Kerugian negara masih dalam proses pendalaman dan akan kami sampaikan pada perkembangan penyidikan berikutnya. Yang jelas, kami berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel," pungkas Ade. (hen)

Baca Juga

Pakar Desak Tim 9 Kejagung Usut Pihak Lain yang Terlibat Kasus Eks Jampidsus