Gelar Rakor di Surabaya, Mendagri dan Ketua KPK Peringatkan Kepala Daerah Se-Jatim

Surabaya, tvOnenews.com – Maraknya kepala daerah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kasus korupsi menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8) malam.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Gubernur Jawa Timur, seluruh kepala daerah se-Jawa Timur, sekretaris daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan KPK dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku prihatin karena masih banyak kepala daerah yang tersandung perkara korupsi dan terjaring OTT. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah agar selalu menjaga integritas dan menjalankan amanah masyarakat sesuai ketentuan hukum.

"Masih banyak kepala daerah yang terjerat OTT maupun kasus korupsi. Karena itu, rakor ini menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjaga integritas dan menjalankan pemerintahan secara bersih serta sesuai aturan," ujar Tito Karnavian.

Ia menegaskan, kegiatan ini juga menjadi bentuk supervisi bersama antara Kemendagri dan KPK untuk memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip good governance.

Baca Juga

Nadiem Makarim Optimistis Hadapi Banding, Sebut Tidak Ada Unsur Korupsi dalam Perkara Chromebook

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum evaluasi bagi seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan dalam memperbaiki sistem pemerintahan.

"Kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Ini merupakan evaluasi bersama agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," tegas Setyo Budiyanto.

Dalam forum tersebut, KPK dan Kemendagri menyoroti sejumlah sektor yang masih rawan terjadi penyimpangan, diantaranya pengadaan barang dan jasa, pengisian jabatan, perencanaan serta penggunaan anggaran daerah. Area-area tersebut dinilai membutuhkan pengawasan yang lebih ketat agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.