Pengasuh Pesantren Darul Ulum Jombang Ingatkan Bahaya Politik Transaksional di Muktamar ke-35 NU

Jombang, tvOnenews.com — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang PADA 27–31 Agustus 2026, isu dugaan perdagangan suara dalam kontestasi kepemimpinan NU mulai menjadi sorotan.

Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang, KH Zainul Ibad As'ad atau Gus Ulib meminta isu tersebut tidak berhenti sebagai rumor. Menurutnya, jika memang terdapat praktik transaksi suara harus dibuka secara terang dan diuji melalui mekanisme yang transparan.

"Benarkah suara muktamirin bisa dibeli? Pertanyaan itu tidak boleh dijawab dengan gosip. Tetapi juga tidak boleh dibungkam hanya karena dianggap mencoreng nama besar organisasi," ujar Gus Ulib, Senin (24/8). 

Gus Ulib menilai munculnya isu perdagangan suara terasa ironis karena NU saat ini justru tengah menggaungkan agenda besar kemandirian ekonomi warga Nahdliyin.

"Kalau benar suara dalam Muktamar dapat ditukar dengan uang, fasilitas, jabatan, proyek, atau kepentingan tertentu, maka yang sedang diperjualbelikan sesungguhnya bukan hanya suara. Yang dijual adalah mandat jamaah," tegasnya.

Menurut Gus Ulib NU memiliki basis warga yang sangat besar dan berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai petani, pedagang, guru, buruh, nelayan, pelaku UMKM, pengusaha, santri, alumni pesantren hingga generasi muda yang sedang merintis usaha.

Baca Juga

Lahir Tepat Hari Pahlawan, Empat Bayi di RSUD Jombang Dapat Bingkisan Spesial

Potensi tersebut, lanjut Gus Ulib, merupakan modal sosial dan ekonomi yang besar. Namun, kekuatan tersebut belum sepenuhnya terkonsolidasi menjadi kekuatan ekonomi jamaah.

"Banyak warga masih berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, NU ke depan tidak cukup hanya kuat secara organisasi. Warga Nahdliyin juga harus semakin mandiri dan berdaya secara ekonomi," katanya.

Gus Ulib berharap Muktamar ke-35 NU tidak sekadar menjadi forum pergantian atau penetapan kepemimpinan. Lebih jauh, Muktamar harus menjadi ruang untuk merumuskan arah perjuangan NU dalam lima, sepuluh hingga 20 tahun mendatang.

Salah satu agenda yang dinilai mendesak adalah penguatan ekonomi warga. Petani, misalnya, membutuhkan akses terhadap pasar dan teknologi. Pedagang kecil perlu mendapatkan pendampingan agar mampu mengembangkan usaha. Pelaku UMKM juga harus diperkuat agar dapat memanfaatkan pasar digital.

Sementara koperasi, menurutnya, harus dikelola secara profesional dan transparan. Pesantren juga dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pendidikan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Gus Ulib mengakui dinamika menjelang Muktamar membuat sebagian warga Nahdliyin mulai mempertanyakan arah organisasi. Ada kekhawatiran forum lima tahunan tersebut terlalu banyak berkutat pada persoalan internal, sementara berbagai persoalan konkret yang dihadapi masyarakat belum mendapatkan perhatian yang memadai.

"Kebesaran itu akan terasa ketika petani hidup lebih layak, pedagang mampu mengembangkan usaha, pesantren semakin mandiri, pengusaha Nahdliyin semakin kuat, santri memiliki masa depan dan anak-anak muda mampu menciptakan lapangan pekerjaan," jelasnya.

Menurutnya, pola politik transaksional tidak boleh berkembang di tubuh NU. Sebab, NU merupakan amanah para ulama yang tujuan utamanya adalah memberikan kemaslahatan bagi umat. (roi/ias)