KPK Geledah Rumah Asal Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri di Nganjuk, Penyidikan Kasus HGB terus Meluas

Nganjuk, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan soal penyidikan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kali ini, tim penyidik KPK menyasar rumah asal Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, di Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, pada Kamis (24/09). 

Penggeledahan berlangsung tertutup. Sejumlah kendaraan yang diduga digunakan penyidik KPK terlihat berada di halaman rumah.

Penyidik kemudian meninggalkan rumah asal Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, di Desa Kecubung, Kecamatan Pace, pukul 12.00 WIB. Sejumlah barang bukti tiga box berwarna kuning dan satu kardus dokumen dari lokasi.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan suap pengurusan HGB yang sebelumnya menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta.

Hal ini dibenarkan Sekretaris Desa Kecubung Supriadi, jika petugas KPK tadi memasuki rumah miliki Jumadi yang merupakan kakak kandung Lampri, sekitar pukul 10.00 WIB.

Baca Juga

Usut Dugaan Keterlibatan Anggota Polri Yayat Sudrajat, KPK Periksa Belasan Saksi Kasus Diduga Suap Proyek Pemkab Bekasi

"Benar, petugas KPK kurang lebih berjumlah 10 orang, dan membawa 6 mobil toyota Innova Reborn warna hitam," kata Supriadi.

Kasus ini bermula dari OTT KPK pada 14 September 2026 yang berkaitan dengan dugaan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. KPK kemudian menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dan terus melakukan pengumpulan alat bukti di berbagai lokasi.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan tersangka, termasuk Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi dan sejumlah pihak swasta.

Penyidik juga mengembangkan dugaan penerimaan lain terkait rotasi, promosi, mutasi jabatan dan pelayanan pertanahan lainnya di lingkungan ATR/BPN. (kso/hen)