Proses Kepailitan PT Kedap Sayaaq Dipersoalkan, PN Surabaya Beri Tanggapan

Surabaya, tvOnenews.com – Proses kepailitan PT Kedap Sayaaq kembali menjadi perhatian. Kuasa hukum perusahaan tambang batu bara asal Korea Selatan tersebut mempersoalkan sejumlah proses pemberesan harta pailit yang dinilai merugikan perusahaan.

Kuasa hukum PT Kedap Sayaaq, Prayogha Rizky, menyampaikan sejumlah dugaan kekeliruan dan pelanggaran prosedur dalam proses kepailitan. Pihaknya juga mempersoalkan peran sejumlah hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang pernah menangani perkara tersebut.

Tiga hakim yang disebut yakni Khusaini, Masrul, dan Heneng Pujadi. Menurut Prayogha, pihaknya telah melaporkan persoalan tersebut kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

“Ketika masih bertugas di PN Surabaya, para hakim ini tercatat mengabulkan permohonan yang diajukan kurator untuk penjualan harta pailit yang terbukti dilakukan secara serampangan dan cacat prosedur. Kami sudah mengadukan hal ini ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung,” kata Prayogha.

Salah satu hal yang dipersoalkan adalah penggunaan skema going concern dalam penyelesaian kepailitan, bukan likuidasi. Dalam skema tersebut, kegiatan usaha tetap dijalankan dengan harapan pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan.

Prayogha kemudian mempertanyakan penjualan sejumlah aset strategis dalam proses tersebut. Ia menyebut aset berupa infrastruktur jalan hauling dan pelabuhan jetty yang ditaksir bernilai sekitar Rp200 miliar dilelang dengan nilai sekitar Rp16 miliar.

Baca Juga

Semangat 'Suroboyo Wani' di IYCF 2026, Pemkot Surabaya Dorong Anak Muda Bangun Ruang Digital Sehat

“Yang paling konyol adalah lelang infrastruktur jalan hauling dan pelabuhan jetty. Nilai aset tersebut sekitar Rp200 miliar, tiba-tiba diobral dengan harga 16 miliar rupiah aja! Kepada siapa? kepada LCI, perusahaan jadi jadian bikinan kurator dan sindikatnya,” ujarnya.

PT Long Coal Indonesia (LCI) disebut sebagai operator tambang yang ditunjuk kurator Agung Dwijo Sujono selama proses going concern. Prayogha mempersoalkan keberadaan LCI karena, menurut dia, perusahaan tersebut baru berdiri setelah penetapan skema going concern dan tidak memiliki rekam jejak bisnis batu bara. LCI kemudian disebut menjadi pemenang lelang aset Kedap Sayaaq.

“Perusahaan ini tidak punya rekam jejak di bisnis batubara. Yang lebih gila lagi, dia yang operasikan tambang, dia juga yang jadi pemenang lelang aset Kedap Sayaaq. Setelah mereka beli dengan harga super murah, lalu mereka sewakan kembali ke perusahaan dengan harga tinggi. Sangat kolutif dan manipulatif,” katanya.