Pengamat Ungkap Faktor yang Perlu Dibenahi Demokrat Jatim untuk Pemilu 2029

Surabaya, tvOnenews.com — Pengamat politik menilai Partai Demokrat Jawa Timur perlu membenahi struktur kepengurusan untuk memperkuat kembali posisi elektoral menjelang Pemilu 2029. Keterbukaan dalam menentukan pengurus serta menghindari kader yang tersangkut persoalan hukum dinilai menjadi hal penting.

Pengamat Politik Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Siraijt, mengatakan Demokrat Jatim memiliki peluang untuk meningkatkan elektabilitas. Namun, partai tersebut perlu menghindari pola kepengurusan yang didominasi keluarga pendiri partai.

Pandangan itu disampaikan Baihaki di Surabaya, Jumat (30/10/2026), menyusul belum diumumkannya susunan lengkap DPD Partai Demokrat Jawa Timur periode 2026-2031 yang akan dipimpin Emil Elestianto Dardak.

“Menurut saya, Demokrat Jatim harus jauh dari kata partai keluarga. Tren survei kami menunjukkan, 47,5 persen warga Jatim sangat anti terhadap partai keluarga. Demokrat harus jadi partai inklusif, terbuka peluang untuk semua kader mengabdi di berbagai posisi,” ujar Baihaki.

Menurutnya, komposisi kepengurusan perlu mempertimbangkan kapasitas dan kontribusi kader, bukan semata-mata kedekatan dengan lingkaran keluarga pendiri partai.

“Kalau pengurus inti berisi keluarga dari pendiri partai tentu saja akan sulit partai berkembang, apalagi kontribusi untuk partai masih sangat minim. Karena tipikal warga Jatim ini cukup berbeda dengan provinsi lain, yang sebenarnya tidak suka dengan dinasti,” jelasnya.

Baca Juga

Ibas Kawal Program Pro-Rakyat di Magetan, Dorong Rumah Layak Huni dan Akses Listrik bagi Masyarakat

Baihaki juga mengingatkan bahwa persoalan integritas kader dapat berdampak terhadap kepercayaan publik dan perolehan suara partai. Karena itu, ia meminta Demokrat memastikan pengurus yang dipilih tidak memiliki persoalan hukum.

“Jangan sampai ada kader atau pengurus yang terjerat kasus hukum. Karena itu sangat berdampak pada elektoral partai. Partai harus mengambil kader yang terbaik, loyal, dan tentunya bebas dari kasus hukum untuk mengisi kepengurusan Demokrat Jatim ke depan,” tegasnya.

Baihaki merujuk pada hasil survei ARCI yang mencatat elektabilitas Demokrat di Jawa Timur sebesar 6,17 persen pada Juli 2022. Angka tersebut kemudian merosot setelah Musyawarah Daerah (Musda) 2022, sebelum kembali meningkat menjadi 12,5 persen pada Agustus 2026.

Ia menilai dinamika internal kepengurusan periode 2022-2027 menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi, terlebih Demokrat kehilangan sejumlah kursi di Jawa Timur pada Pemilu 2024.